MEDAN - Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga Medan resah dengan kebijakan pengurangan honorarium pegawai harian lepas (PHL) seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
"Saya menilai Surat Edaran No.900/0647 tentang Honorarium PHL Pemkot Medan Tahun 2021 yang diberlakukan seluruh OPD, terlalu dipaksakan," kata Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ihwan Ritonga kepada wartawan, Jumat, 19 Februari.
Terbitnya surat edaran tersebut, lanjut Ihwan Ritonga, disertai dengan keputusan jumlah nominal honorarium yang diterima tenaga PHL setiap bulan dan mengacu kepada beban APBD Tahun 2021.
Kebijakan tersebut tanpa memikirkan kondisi beban kesulitan ekonomi, terutama keluarga seorang tenaga PHL yang terdampak pandemi COVID-19 sejak tahun lalu.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Proses Kasus Vaksinasi COVID-19 Helena Lim, Polisi Tinggal Tentukan Hal Ini
19 Februari 2021, 20:00 -
| BERITA
2 Tim Mahfud MD Kaji Revisi UU ITE Perintah Jokowi Agar Tak Ada Lagi Pasal Karet
19 Februari 2021, 21:10 -
| BERITA
Bule Perempuan di Bali Berulah, Protes Polisi saat Ditilang dengan Palang Jalan di Denpasar
19 Februari 2021, 19:36 -
| BERITA
Keinginan Anies Banjir Jakarta Surut dalam 6 Jam Tak Terealisasi, Ini Penjelasan Pemprov
19 Februari 2021, 18:04 -
| BERITA
Jubir Jokowi: Jika Revisi UU ITE Dilakukan, Pemerintah Bakal Terima Aspirasi Masyarakat
19 Februari 2021, 17:06 -
| BERITA
Satgas COVID-19 Surabaya Pasang Stiker Penanda di Rumah Warga yang Isolasi Mandiri
19 Februari 2021, 13:32 -
| BERITA
Biadab! Ayah Penarik Bentor di Medan Cabuli 5 Putrinya, Siap-siap Dikebiri Kimia
19 Februari 2021, 13:00 -
| BERITA
Tahanan Narkoba Titip Pepes, Dibawakan Keponakan Ikan Mujair yang Isinya Ternyata Sabu
19 Februari 2021, 13:19 -
| BERITA
Kasus Perdagangan Bayi di Medan, Polisi Tahan Tersangka, Bidan Diciduk
19 Februari 2021, 12:46 -
| BERITA
Gardu PLN Terendam Banjir, 913 Rumah di Jakarta dan Sekitarnya Masih Mati Listrik
19 Februari 2021, 11:13 -
| BERITA
Pengacara Hotma Sitompul dan Ketua DPC PDIP Kendal Dipanggil KPK Terkait Suap Bansos
19 Februari 2021, 11:29 -
| BERITA
Polisi Sebut Sabu Jennifer Jill Diterima Sejak 4 Tahun Lalu dari R dan A, Kalangan Artis?
19 Februari 2021, 12:07
Sesuai surat edaran honorarium PHL 2021 sebesar Rp3 juta, lalu dipotong BPJS Ketenagakerjaan Rp187 ribu dan BPJS Kesehatan Rp150 ribu, sehingga PHL mendapatkan honor senilai Rp2,662 juta lebih per bulan.
"Namun perlu juga dipertimbangkan, yakni rasa kemanusiaan. Jangan hanya karena hitungan pengeluaran APBD, masyarakat dikorbankan," kata Ihwan.
“Di tengah kondisi ekonomi yang sulit serta dampak dari pandemi COVID-19 yang terjadi, memang beban APBD Kota Medan sangat besar. Namun perlu juga dipertimbangkan rasa kemanusiaan. Jangan hanya karena hitungan pengeluaran APBD, pekerja harian lepas (PHL) jadi dikorbankan,” sambung Ihwan Ritonga yang juga Ketua DPC Gerindra Medan ini.
Sekda Kota Medan, Wirya Alrahman, mengatakan tidak ada aturan kenaikan honorarium PHL mengikuti upah minimum kota (UMK).
"PHL merupakan tenaga kerja yang diangkat dengan surat keputusan pengguna anggaran, dan tidak memiliki keahlian khusus dalam menjalankan tugas-tugasnya," katanya.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #golkar #ott kpk #pilkada jakarta #judi onlinePopuler
