JAKARTA - Penjabat Presiden Korea Selatan Choi Sang-mok pada Hari Rabu mendesak seluruh lembaga pemerintah, termasuk dins rahasia, menghindari konfrontasi fisik selama proses penangkapan presiden yang dimakzulkan Yoon Suk-yeol yang berada di kediamannya dengan penjagaan ketat.
"Pastikan tidak ada warga yang terluka, dan hindari insiden yang tidak diinginkan seperti bentrokan fisik antara lembaga pemerintah dalam keadaan apa pun," kata Choi dalam sebuah rapat pemerintah, melansir The Korea Times 8 Januari.
Diberitakan sebelumnya, kepala badan antikorupsi Korea Selatan, Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) berjanji akan berhasil mengeksekusi Presiden Yoon Suk-yeol yang dimakzulkan, setelah surat perintah penahanan diperpanjang dan upaya eksekusi pekan lalu gagal.
Pengadilan Distrik Barat Seoul pada Hari Selasa memberikan perpanjangan yang diminta oleh para penyelidik yang dipimpin oleh CIO, setelah surat perintah awal berakhir pada Hari Senin, menurut para pejabat
Jumat pekan lalu, CIO gagal mengeksekusi surat perintah penangkapan setelah bersitegang selama lima jam dengan Dinas Keamanan Presiden (PSS).
Meskipun ada seruan dari CIO untuk memberi tahu PSS agar mundur, Choi sejauh ini menahan diri untuk tidak secara aktif menggunakan kewenangannya untuk memberikan pedoman.
PSS memperkuat kediaman presiden Yoon awal minggu ini dengan memasang kawat berduri dan barikade, menggunakan bus untuk memblokir akses ke kediaman di Seoul.
CIO sendiri telah mengumumkan rencananya untuk melaksanakan surat perintah tersebut secara menyeluruh melalui upaya kedua yang tampaknya tertunda untuk menahan Yoon.
Kepala CIO Oh Dong-woon menyampaikan permintaan maaf karena gagal melaksanakan surat perintah tersebut Jumat pekan lalu, selama sesi komite legislasi dan peradilan Majelis Nasional, berjanji akan berhasil dalam upaya kedua.
Menanggapi kritik CIO tidak cukup siap untuk melaksanakan surat perintah tersebut, Oh mengatakan ada "banyak masalah yang tidak terduga" dan ia mengambil "tanggung jawab penuh."
CIO akan "mempersiapkan secara menyeluruh" untuk pelaksanaan surat perintah kedua dengan pemahaman bahwa itu bisa menjadi "kesempatan terakhir," kata Oh.
Oh tidak keberatan ketika anggota parlemen menyerukan tindakan keras untuk mengalahkan pengawal presiden dan pasukan militer di dalam kompleks, tetapi dia menolak untuk membahas opsi apa yang sedang dipertimbangkan untuk mencapainya, dikutip dari Reuters.
Berbagai skenario yang dilaporkan di media lokal termasuk memobilisasi unit taktis khusus polisi dan peralatan berat untuk menerobos barikade, diikuti oleh lebih dari 2.000 polisi untuk menyeret pengawal presiden, yang memakan waktu hingga tiga hari jika perlu untuk melemahkan agen keamanan presiden.
Profesor Universitas Myongji Shin Yul yang telah mengikuti kekacauan politik mengatakan, polisi memiliki banyak pengalaman dengan operasi taktis yang mungkin sedang dipertimbangkan. Namun, keselamatan harus menjadi prioritas utama, terutama bagi para pengunjuk rasa, katanya, dengan memperhatikan risiko tembakan dalam potensi bentrokan.
Diketahui, Yoon sedang dalam penyelidikan kriminal atas tuduhan pemberontakan atas upayanya yang gagal untuk memberlakukan darurat militer pada tanggal 3 Desember, keputusan yang mengejutkan Korea Selatan dan mendorong dikeluarkannya surat perintah penangkapan pertama untuk seorang presiden yang sedang menjabat.
BACA JUGA:
Ia juga menghadapi persidangan pemakzulan di Mahkamah Konstitusi.
Salah satu pengacara Yoon mengatakan presiden tidak dapat menerima pelaksanaan surat perintah penangkapan karena dikeluarkan oleh pengadilan di yurisdiksi yang salah, serta tim penyelidik yang dibentuk untuk menyelidiki pemimpin petahana tidak memiliki mandat untuk melakukannya.
Yoon Kab-keun, pengacara tersebut, juga membantah dugaan beberapa anggota parlemen bahwa Yoon telah melarikan diri dari kediaman resmi, dengan mengatakan ia telah bertemu presiden di sana pada Hari Selasa. Ia mengatakan itu adalah "rumor jahat" yang dimaksudkan untuk memfitnah Yoon.