Penyelidik Korsel Minta Surat Perintah Penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol

JAKARTA - Penyelidik Korea Selatan meminta surat perintah penangkapan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan parlemen karena pemberlakuan darurat militer. Ini menjadi pertama kalinya presiden petahana menghadapi 'ancaman' perintah penangkapan.

Yoon tak memenuhi panggilan untuk diperiksa polisi dan kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi yang bersama-sama menyelidiki apakah deklarasi darurat militer pada 3 Desember merupakan pemberontakan.

Polisi pun dalam proses penyelidikan, gagal menggeledah kantor kepresidenan.

Pengadilan Seoul akan memutuskan permintaan surat perintah penangkapan Yoon Suk Yeol.

Yoon Kab-keun, pengacara presiden yang diberhentikan sementara itu, mengatakan permintaan penangkapan itu "tidak adil" dan lembaga antikorupsi tidak mempunyai wewenang untuk melakukannya.

“Darurat darurat militer berada dalam kewenangan presiden,” kata pengacara tersebut kepada wartawan di luar Pengadilan Distrik Seoul Barat dilansir Reuters, Senin, 30 Desember.

Yoon dibebastugaskan dari kekuasaan presiden setelah dimakzulkan oleh parlemen atas keputusannya untuk memberlakukan darurat militer sebentar.

Sementara itu, sidang Mahkamah Konstitusi sudah dimulai untuk memutuskan nasib Yoon. Ada waktu 180 hari untuk mengambil keputusan.