Terancam Ditangkap karena Darurat Militer, Yoon Suk-yeol: Saya akan Berjuang Sampai Akhir

JAKARTA - Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan Yoon Suk-yeol mengatakan akan berjuang sampai akhir dalam surat yang dikirimkan untuk pendukungnya, saat otoritas berwenang memiliki mandat untuk menangkapnya terkait deklarasi darurat militer awal bulan lalu, kata seorang pengacara pada Hari Kamis.

"Saya menyaksikan di YouTube secara langsung semua kerja keras yang Anda lakukan," tulis Yoon dalam surat yang ditujukan kepada ratusan pendukung yang telah berkumpul di dekat kediaman resminya untuk memprotes penyelidikannya pada Rabu malam, melansir Reuters 2 Januari.

"Saya akan berjuang sampai akhir untuk melindungi negara ini bersama Anda," katanya dalam surat tersebut, yang fotonya dikirim ke Reuters oleh Seok Dong-hyeon, pengacara Yoon.

Sementara itu, oposisi Partai Demokrat Korea yang memiliki kendali mayoritas di parlemen dan memimpin pemakzulan Yoon pada 14 Desember mengatakan, surat itu membuktikan Yoon mengalami delusi dan tetap berkomitmen untuk menyelesaikan "pemberontakannya".

"Seolah-olah mencoba melakukan pemberontakan tidak cukup, dia sekarang menghasut para pendukungnya untuk bentrokan ekstrem," kata juru bicara partai Jo Seoung-lae dalam sebuah pernyataan.

Sebelumnya, pengadilan pada Hari Selasa menyetujui surat perintah penangkapan Yoon, yang berpotensi menjadikannya presiden pertama yang ditahan sebagai bagian dari penyelidikan atas tuduhan mendalangi pemberontakan dengan mencoba memberlakukan darurat militer.

Pemberontakan adalah salah satu dari sedikit tuntutan pidana yang tidak dapat ditanggung oleh presiden Korea Selatan.

Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), yang memimpin tim gabungan penyidik ​​yang meliputi polisi dan jaksa, memiliki waktu hingga 6 Januari untuk melaksanakan surat perintah penangkapan.

Tidak jelas kapan dan bagaimana penangkapan akan dilakukan dan apakah dinas keamanan presiden, yang telah memblokir akses penyidik ​​dengan surat perintah penggeledahan ke kantor Yoon dan kediaman resminya, akan mencoba menghentikan upaya penangkapan tersebut.

Yoon Kab-keun, pengacara Yoon mengatakan surat perintah penangkapan tersebut ilegal dan tidak sah karena CIO tidak memiliki kewenangan berdasarkan hukum Korea Selatan untuk meminta surat perintah.

Pengacara tersebut pada Hari Kamis memperingatkan, petugas polisi akan menghadapi penangkapan oleh "dinas keamanan presiden atau warga negara mana pun" jika mereka mencoba menahan Yoon atas nama CIO, dengan mengatakan kewenangan mereka terbatas pada pengendalian massa dan menjaga ketertiban umum.

Terpisah, persidangan Yoon atas pemakzulan sedang disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Pengadilan akan mengadakan sidang kedua pada Hari Jumat.

Yoon telah diskors dari tugas kepresidenan. Saat ini, Menteri Keuangan Choi Sang-mok telah mengambil alih sebagai penjabat presiden hingga hasil persidangan.

Jika pengadilan mengesahkan pemakzulan dan Yoon dicopot dari jabatannya, pemilihan presiden baru akan diadakan dalam waktu 60 hari.

Diketahui, surat perintah penangkapan Yoon dan juga penggeledahan di kantor dan kediamannya dikeluarkan setelah jaksa konservatif itu menentang panggilan berulang kali oleh penyidik ​​untuk hadir dalam pemeriksaan dalam penyelidikan pidana yang terpisah dari persidangan Mahkamah Konstitusi.

Seorang mantan menteri pertahanan yang menurut para pejabat merekomendasikan Yoon untuk memberlakukan darurat militer telah didakwa atas tuduhan pemberontakan dan akan diadili pada 16 Januari.

Beberapa perwira tinggi militer yang memimpin pertahanan ibu kota, Seoul, juga telah didakwa atas dugaan keterlibatan mereka.