Bagikan:

JAKARTA - Pasangan calon wali kota-wakil wali kota nomor urut 2 Medan, Bobby Nasution-Aulia Rachman mendapat pertanyaan soal rencana strategis terkait optimalisasi kawasan metropolitan Mebidangro (Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo). 

Pertanyaan panelis lewat moderator ini dijawab Bobby Nasution, meski terdengar suara pasangannya Aulia Rachman soal ‘kesempatan berbicara’ di panggung debat. 

“Aku belum ngomong loh,” kata calon wakil wali kota Aulia Rachman ke Bobby di panggung debat Pilkada Medan seperti disiarkan Youtube KPU Medan, Sabtu, 5 Desember.

Suara Aulia Rachman terdengar jelas karena posisinya berdekatan dengan microphone. Sementara Bobby tetap melanjutkan paparan mengenai kawasan Mebidangro. 

“Hari ini bisa kita lihat bencana kota Medan Jumat 4 Desember ini salah satu bentuk kegagalan kolaborasi antar kota Medan dan kabupaten terkhusus banjir yang kita rasakan hari ini,” kata Bobby Nasution dalam debat Pilkada Medan.

Idealnya sambung Bobby, Pemkot Medan berkomunikasi dengan Pemkab Karo mendeteksi dini bencana banjir. Dari sini Pemkot Medan menurut Bobby bisa memutuskan langkah antisipasi seperti membuka saluran air/kanal.

“Kanal harusnya bisa dibuka secepat mugkin, ini yang bisa dikoordinasikan dengan Karo. Begitu juga kebersihan, tempat pembuangan akhir (sampah) terpadu, hari ini jangan Mebidangro dijadikan kerja sama yang tidak menguntungkan atau membawa kesejahteraan bagi masyarakat dari kabupaten/ kota lain dan Medan sendiri. Kerja sama harus menguntungkan kota Medan,” ujar Bobby. 

Pernyataan menantu Presiden Jokowi itu ditanggapi calon wakil walkot Medan nomor urut 2 Salman Alfarisi. Dia menyinggung pemerintah pusat soal banjir di sejumlah wilayah Sumut termasuk Medan. 

“Seperti yang kami sampaikan presiden, gubernur, wali kota adalah jabatan politis. Ketika terjadi banjir besar di Sumut yang meliputi beberapa kabupaten, kota dan apabila dikatakan kegagalan, ini bukan kegagalan kota Medan. Tetapi kegagalan kolaborasi pusat dengan provinsi, dan kolaborasi provinsi dengan kota Medan,” kata Salman.

“Oleh sebab itu yang terjadi kita masing-masing punya wilayah kerja, kota Medan punya wilayah kerja begitu juga dengan sungai BWS (balai wilayah sungai) di bawah langsung pemerintah pusat,” papar Salman.