Pemerintah Kyrgyzstan Raih 78,6 Juta Soms dari Pajak Penambang Kripto

JAKARTA - Pemerintah Kyrgyzstan berhasil mengumpulkan 78,6 juta soms (sekitar Rp13,6 miliar) dari pajak penambang mata uang kripto selama 11 bulan pertama tahun 2023. Hal ini terungkap menurut laporan media lokal yang mengutip Kementerian Keuangan.

Pendapatan pajak dari penambangan crypto bervariasi di Kyrgyzstan pada tahun 2023, mulai dari 738,000 soms (Rp128,1 juta) pada Februari hingga 11,6 juta soms (Rp2 miliar) pada Agustus. Pada November, bulan terakhir yang dilaporkan, penerimaan tetap pada 7,6 juta soms (Rp1,3 miliar) setelah turun dari puncak Agustus.

Saat ini, hanya ada satu perusahaan penambangan mata uang kripto yang beroperasi secara resmi di Kyrgyzstan, meskipun sebelumnya ada banyak perusahaan.

Pendapatan pajak dari penambangan kripto untuk 11 bulan pertama tahun 2022 mencapai 11,1 juta soms (Rp2 miliar). Tarif pajaknya adalah 10% dari biaya listrik, termasuk pajak nilai tambah dan penjualan.

Kyrgyzstan memiliki sumber daya air yang sangat besar berupa gletser, danau bertingkat tinggi, dan sungai, yang memiliki panjang total lebih dari 35.000 km. Namun sebagian besar sumber daya tersebut masih sangat belum dikembangkan. Penambang kripto di negara ini mengandalkan tenaga air.

Presiden Kyrgyzstan, Sadyr Japarov, menyetujui pembangunan fasilitas penambangan kripto di Pembangkit Listrik Tenaga Air Kambar-Ata-2 pada Juli 2023. Penambang kripto dikenakan tarif lima kali lebih tinggi daripada tarif umum di Kyrgyzstan.

Produksi mata uang kripto terhambat pada tahun 2023 oleh tingkat isi yang rendah di bendungan dan pembatasan pengiriman karena kontrak dengan negara tetangga. Para penambang terpaksa mengimpor listrik, dan terkadang pemerintah juga melakukannya. Pada awal Oktober 2023, industri ini telah mengonsumsi 17 juta KWh listrik.

Penggunaan energi oleh penambang kripto telah menjadi kontroversi selama bertahun-tahun. Bursa mata uang kripto legal di negara ini, tetapi peredaran kripto tidak diatur.