Soal Bisnis PCR yang Seret Nama Luhut dan Erick Thohir, Bahlil: Jangan Berepisode Terus, Sudah Selesai Itu Barang

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meminta agar publik tak lagi membahas polemik bisnis tes PCR yang belakangan ramai menjadi perbincangan. Ia mengajak semua pihak untuk menatap masa depan yang lebih baik.

Seperti diketahui, ada dua nama menteri pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terseret dalam dugaan permainan bisnis PCR di Tanah Air yakni Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir. Tes PCR menjadi sorotan publik setelah pemerintah sempat menjadikan hasil tes kesehatan tersebut sebagai syarat perjalanan udara di wilayah Jawa dan Bali.

"Untuk abang saya, senior saya, teman saya aktivis, sudahlah saya mengerti masalah PCR itu, sudahlah jangan terlalu berepisode terus. Sudah selesai lah itu barang," katanya dalam konferensi pers secara virtual, Kamis, 11 November.

Bahlil mengatakan penanganan pandemi COVID-19 di Tanah Air bukanlah hal yang mudah dilakukan.

"Yang penting adalah bagaimana menatap masa depan lebih baik, karena mengendalikan COVID-19 ini enggak gampang loh. Sangat enggak gampang, butuh kerja keras," tuturnya.

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan selama ini pemerintah terus berupaya untuk mengendalikan pandemi di Tanah Air. Upaya tersebut membuahkan hasil, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2021 masih terjaga di kisaran 3,5 persen.

Menurut Bahlil, peluang perbaikan pertumbuhan ekonomi di kuartal IV juga sangat terbuka lebar lantaran kasus pandemi di Tanah Air sudah terkendali. Apalagi, kepercayaan publik di dalam dan luar negeri juga diklaim semakin membaik seiring transformasi ekonomi yang dibangun pemerintah.

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan, pemberitaan yang kurang baik justru dapat merugikan karena akan membuat orang tidak percaya kepada Indonesia. Karena itu, ia meminta agar memberitakan yang baik saja namun tetap objektif.

"Ini momentum kita untuk bersama untuk beritakan yang bagus saja, dalam konteks yang objektif. Jangan sampai seperti orang salat, yang didorong sunnahnya yang wajib tidak dilakukan. Wajibnya bagus, kadang yang sunnah agak tercecer dimainkan seolah sunnah ini yang terus yang salah," ucapnya.

Bahlil mengatakan pemerintah sudah bekerja secara maksimal dalam menangani pandemi di Tanah Air. Termasuk dalam membangun kepercayaan investor asing untuk menanamkan modalnya di Tanah Air seiring dengan membaiknya perekonomian nasional. Namun, usaha tersebut tidak akan maksimal jika tidak dibantu dengan pemberitaan positif dari media massa.

"Sekalipun kita pemerintah kerjanya sudah maksimal, kalau media tidak membantu saya pikir tidak akan dapat hasil maksimal," ujarnya.

Sebelumnya, disebutnya nama Luhut dan Erick dalam bisnis PCR berawal dari keterangan Agustinus yang menyebut sejumlah menteri terkait dengan bisnis tes PCR. Agustinus mengungkap hal tersebut lewat akun Facebook.

Awalnya, Agustinus mengutip laporan media massa soal laboratorium PCR yang dimiliki politikus dan konglomerat. Dalam unggahannya, ia mengatakan komposisi pemegang saham PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) memiliki afiliasi dengan Luhut Binsar Pandjaitan.

Perusahaan itu ialah PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtera. Agustinus menjelaskan Luhut punya sedikit saham di dua perusahaan tersebut, di mana Luhut juga diketahui sebagai pendiri.

Ia mengaitkan Erick Thohir dengan Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Perusahaan itu dipimpin oleh kakak Erick, Garibaldi "Boy" Thohir.

"Menteri itu ternyata terafiliasi (ada kaitannya) dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia. Unit usaha PT itu adalah GSI Lab yang jualan segala jenis tes COVID-19: PCR Swab Sameday (275 ribu), Swab Antigen (95 ribu), PCR Kumur (495 ribu), S-RBD Quantitative Antibody (249 ribu)," tulis Agustinus.

Kedua menteri pemerintahan Presiden Jokowi itu pun dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan ini dilakukan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA). Pelaporan ini muncul karena adanya desas-desus yang menyatakan kedua menteri di Kabinet Indonesia Maju ini bermain di balik bisnis PCR.

"Kami ingin melaporkan desas-desus di luar bahwa ada dugaan beberapa menteri yang terkait dengan bisnis PCR, terutama kalau yang sudah disebut banyak media itu adalah Menko Marves sama Menteri BUMN, Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir," kata Wakil Ketua Umum PRIMA Alif Kamal usai menyampaikan pelaporan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 4 November.

Adapun yang jadi dasar pelaporan ini, kata Alif, karena dugaan bisnis ini membuat masyarakat kesulitan di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, laporan ini dibuat karena harga tes PCR kerap berubah dan tidak jelas harga dasarnya.