JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritaman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan bisnis tes PCR. Pelaporan ini dilakukan oleh Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA).
Wakil Ketua Umum PRIMA, Alif Kamal mengatakan, pelaporan ini dilakukan karena dugaan bisnis tes PCR tersebut membuat masyarakat kesulitan di tengah pandemi COVID-19.
"Kami ingin melaporkan desas-desus di luar, ada dugaan beberapa menteri yang terkait dengan bisnis PCR terutama kalau yang udah disebut banyak media itu adalah Menko Marves sama Menteri BUMN, Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir," kata Alif di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 4 November.
Selain menyulitkan masyarakat, dugaan ini juga dilaporkan karena harga tes PCR kerap berubah dan tidak jelas harga dasarnya. Alif menegaskan tak ada keterbukaan terkait pengadaan alat yang digunakan untuk mendeteksi COVID-19 itu.
"Kita enggak ngerti sebenarnya harga standar dari PCR ini berapa. Agar kemudian masyarakat paham sebenarnya PCR ini oleh negara oleh pengimpornya oleh pelaku bisnisnya itu berapa agar kemudian kita tenang gitu," ungkapnya.
Lebih lanjut, Alif mengatakan telah menyerahkan data awal berupa kumpulan pemberitaan terkait dugaan bisnis PCR itu. Dirinya berharap KPK bisa mendalami data tersebut dengan memanggil Luhut dan Erick Thohir.
"Ini saya pikir menjadi data awal bagi KPK untuk bisa mengungkap ini, panggil saja itu Luhut, panggil aja itu Erick agar kemudian KPK klir menjelaskan kepada publik bahwa yang terjadi seperti ini," tegasnya.
BACA JUGA:
-
| BERNAS
Bansos Dikorupsi, Tes COVID-19 Dikapitalisasi: Apes Rakyat di Tangan Pejabat
03 November 2021, 20:50 -
| BERITA
Jakarta Banjir Lagi, Yusuf Muhammad Semprot Anies Baswedan: Gubernurnya Cuma Ahli Kata-kata
02 November 2021, 12:52
"Yang pasti bahwa banyak data yang beredar di media yang bisa menjadi data awal bagi KPK untuk mengusut," imbuh Alif.
Sebelumnya, eks Direktur YLBHI Agustinus Edy Kristianto menyebut sejumlah menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo terlibat bisnis tes PCR. Edy mengatakan, para menteri itu terafiliasi dengan GSI, penyedia jasa tes COVID-19.
Menurut Edy, perusahaan itu didirikan oleh sejumlah perusahaan besar. Ia mengaitkan Erick dengan Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Perusahaan itu dipimpin oleh saudara Erick, Boy Thohir.
Selain itu, Edy juga menyebut nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Menurutnya, Luhut terlibat lewat PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA).
