JAKARTA - Nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir diisukan terlibat dalam praktik bisnis polymerase chain reaction (RT-PCR).
“Presiden jangan membiarkan isu ini berkembang berlarut-larut karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada kebijakan pemerintah dalam menanggulangi COVID-19," ujar Mulyanto, Kamis, 4 November.
Anggota Komisi VII DPR itu menilai, tindakan menteri yang ikut berbisnis alat tes PCR sangat tidak etis. Terlebih, menteri yang terlibat dalam bisnis ini punya kewenangan mengatur kebijakan penanggulangan COVID-19, sehingga besar kemungkinan kebijakan yang dibuat diatur sedemikian rupa agar menguntungkan bisnisnya itu.
"Negara bisa bangkrut kalau mental menterinya seperti ini. Menteri itu jabatan publik. Jadi siapapun yang menjabat harus bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok bisnisnya,” tegas Mulyanto.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Penumpang di Bandara Ngurah Rai Bali Sudah Bisa Gunakan Tes Antigen
03 November 2021, 23:36 -
| BERNAS
Bansos Dikorupsi, Tes COVID-19 Dikapitalisasi: Apes Rakyat di Tangan Pejabat
03 November 2021, 20:50 -
| BERITA
Jokowi Diminta Perhatikan Dugaan Bisnis PCR yang Libatkan Erick Thohir dan Luhut Pandjaitan
03 November 2021, 14:59
Politikus PKS itu menduga, konflik kepentingan ata vested interest dalam program penanggulangan COVID-19 sudah lama terjadi. Hal ini sudah terasa dalam kasus riset dan produksi vaksin Merah Putih.
"Keterlambatan itu ditengarai karena Menteri Luhut menggadang-gadang masuknya produsen vaksin China untuk diproduksi massal di Indonesia, yang juga direncanakan pada waktu yang bersamaan dengan produksi Vaksin Merah Putih. Ini kan terkesan ada bias kebijakan,” beber legislator dapil Banten III tersebut.
Jadi kata Mulyanto, tak heran jika kemudian ada sebagian masyarakat yang menduga ada udang di balik batu. Sebab menurutnya, di saat fase krusial pengembangan vaksin anak bangsa, justru yang dipromosikan adalah vaksin asing yang akan dibangun di dalam negeri.
“Bukan melulu terlena pada produk impor. Jadi kalau para pejabat punya vested interest dan ikut bisnis COVID-19, mana mungkin penanggulangannya di Indonesia bisa cepat selesai. Karenanya Presiden harus mengambil tindakan tegas soal ini,” pungkas Mulyanto.
Terkait
