Luhut dan Erick Tohir Diduga Terlibat Bisnis PCR, Legislator PKS: Presiden Jokowi Jangan Biarkan Isu Ini Berkembang

JAKARTA - Nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir diisukan terlibat dalam praktik bisnis polymerase chain reaction (RT-PCR).

Menanggapi itu, Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR RI Mulyanto, meminta Presiden Joko Widodo menindak pejabat negara yang diduga terlibat dalam bisnis alat tes pendeteksi virus Corona itu.

Menurutnya, Presiden Jokowi tidak boleh membiarkan menteri dalam kabinet yang dipimpinnya ikut terlibat dalam bisnis ini. Selain dapat mengganggu upaya pemerintah menanggulangi pandemi COVID-19, Mulyanto mengingatkan bahwa menjaga kepercayaan publik tidaklah mudah.

“Presiden jangan membiarkan isu ini berkembang berlarut-larut karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada kebijakan pemerintah dalam menanggulangi COVID-19," ujar Mulyanto, Kamis, 4 November.

Anggota Komisi VII DPR itu menilai, tindakan menteri yang ikut berbisnis alat tes PCR sangat tidak etis. Terlebih, menteri yang terlibat dalam bisnis ini punya kewenangan mengatur kebijakan penanggulangan COVID-19, sehingga besar kemungkinan kebijakan yang dibuat diatur sedemikian rupa agar menguntungkan bisnisnya itu.

"Negara bisa bangkrut kalau mental menterinya seperti ini. Menteri itu jabatan publik. Jadi siapapun yang menjabat harus bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok bisnisnya,” tegas Mulyanto.

BACA JUGA:

| BERITA
Penumpang di Bandara Ngurah Rai Bali Sudah Bisa Gunakan Tes Antigen
03 November 2021, 23:36
| BERNAS
Bansos Dikorupsi, Tes COVID-19 Dikapitalisasi: Apes Rakyat di Tangan Pejabat
03 November 2021, 20:50
| BERITA
Teriak Minta Jokowi Mundur Usai Menterinya Diduga Bisnis PCR, Ferdinand ke Partai Ummat: Lolos Verifikasi Dulu!
03 November 2021, 20:13
| EKONOMI
Luhut Disebut Ikut Menikmati Cuan Bisnis Tes PCR, Jubir: Beliau Justru Selalu Suarakan Harga Diturunkan
03 November 2021, 15:05
| BERITA
Jokowi Diminta Perhatikan Dugaan Bisnis PCR yang Libatkan Erick Thohir dan Luhut Pandjaitan
03 November 2021, 14:59

Politikus PKS itu menduga, konflik kepentingan ata vested interest dalam program penanggulangan COVID-19 sudah lama terjadi. Hal ini sudah terasa dalam kasus riset dan produksi vaksin Merah Putih.

Dikatakannya, riset vaksin Merah Putih yang dilakukan Universitas Airlangga di bawah koordinasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam konsorsium riset COVID-19 terkesan lambat. Padahal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah memberi lampu hijau akan ikut terlibat dalam pemantauan uji klinisnya.

Bahkan kata Mulyanto, BPOM juga sudah menyambut baik persiapannya. Tapi, karena ditengarai ada kepentingan pihak tertentu maka proses riset dan produksi vaksin inovasi anak bangsa ini menjadi lama. Diperkirakan vaksin Merah Putih ini baru bisa diproduksi pada Juli 2022.

"Keterlambatan itu ditengarai karena Menteri Luhut menggadang-gadang masuknya produsen vaksin China untuk diproduksi massal di Indonesia, yang juga direncanakan pada waktu yang bersamaan dengan produksi Vaksin Merah Putih. Ini kan terkesan ada bias kebijakan,” beber legislator dapil Banten III tersebut.

Jadi kata Mulyanto, tak heran jika kemudian ada sebagian masyarakat yang menduga ada udang di balik batu. Sebab menurutnya, di saat fase krusial pengembangan vaksin anak bangsa, justru yang dipromosikan adalah vaksin asing yang akan dibangun di dalam negeri.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu menambahkan, permasalahan tersebut adalah sebuah hal yang kontradiktif. Karena, kata Mulyanto, seharusnya pemerintah mendahulukan produk inovasi anak bangsa agar menjadi tuan di negeri sendiri.

“Bukan melulu terlena pada produk impor. Jadi kalau para pejabat punya vested interest dan ikut bisnis COVID-19, mana mungkin penanggulangannya di Indonesia bisa cepat selesai. Karenanya Presiden harus mengambil tindakan tegas soal ini,” pungkas Mulyanto.

Tag: erick thohir joko widodo luhut pandjaitan pks tes pcr