JAKARTA - Relawan calon presiden dan calon wakil presiden untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024 belakangan semakin bermunculan. Dinamika politik pun semakin menghangat jelang kontestasi pesta demokrasi 5 tahunan yang bakal terselenggara kurang lebih 2-3 tahun lagi.
"Keberhasilan ini tak bisa dilepaskan dari peran Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi dan juga sebagai Koordinator Penanganan PPKM Wilayah Jawa-Bali," ujar Fuadul kepada wartawan, Rabu, 10 Oktober.
Sementara menurut Fuadul, Erick Tohir dinilai berhasil menjalankan tugas dengan baik sebagai Menteri BUMN. Erick, kata dia, juga berperan penting dalam penanganan pandemi sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPCPEN).
Oleh karena itu, tambah Fuadul, dengan melihat rekam jejak kinerja dan ketokohan personalitas, maka Relawan PCR mengambil kesimpulan untuk mendeklarasikan pasangan Luhut-Erick pada Pilpres 2024.
"Pendukung Cinta Republik (PCR) sangat menantikan duet mereka berdua pada pilpres 2024 sebagai calon presiden dan calon wakil presiden," katanya.
BACA JUGA:
Mempertanyakan Relawan PCR yang Deklarasikan Luhut-Erick
"Jadi, sungguh mengherankan kalau ada anak bangsa yang sudi menjadi relawan pasangan tersebut. Sebab, jangankan untuk menang, peluang untuk diusung oleh partai politik saja sangat kecil," sambungnya
Jamiluddin menilai, motivasi relawan tersebut untuk mengusung Luhut dan Erick layak dipertanyakan. "Apakah relawan PCR serius ingin mengusung atau hanya untuk menyindir pasangan tersebut terkait kasus dugaan bisnis PCR," katanya.
Terlepas dari motivasi relawan tersebut, menurut Jamiluddin, penggunaan nama PCR memang punya nilai jual. Sebab, kata dia, pemilihan nama yang sedang aktual memang akan lebih mudah menarik perhatian dan diingat masyarakat.
"Namun karena nama PCR populer dalam konotasi negatif, maka dikhawatirkan upaya relawan mengusung LBP dan ET akan dipersepsi negatif oleh masyarakat. Setiap relawan PCR mengemuka, maka persepsi negatif yang muncul dibenak masyarakat terhadap LBP dan ET," jelasnya.
Bahkan, tambah Jamiluddin, kalau hal itu terus menerus muncul maka tak menutup kemungkinan akan terjadi peneguhan. Hal ini tentu akan semakin merugikan Luhut dan Erick, serta makna sesungguhnya PCR itu sendiri.
"Jadi, para relawan sebaiknya mengevaluasi penggunaan nama PCR. Jangan sampai penggunaan nama tersebut justeru menjadi bumerang bagi kandidat yang diusung," tandas Jamiluddin.
"Kita di luar isu-isu miring terkait ada permainan atau bisnis antara PCR, kita tidak ada di wilayah itu," ujar Fuadul Aufa di Jakarta Pusat, Rabu, 10 November.
Kalaupun benar ada menteri yang berbisnis PCR, lanjut Fuadul, maka hal tersebut menjadi ranah hukum yang tidak tepat dikomentari Relawan PCR. "Kalau wilayah hukum kita serahkan semua ke ranah hukum," katanya.
Fuadul menegaskan, soal dukungan kepada Luhut dan Erick diberikan berdasarkan penilaian kiprah selama menjalankan tugas di pemerintahan dalam penanganan pandemi COVID-19.
"Karena kami melihat ini Bapak Luhut dan Erick sebagai figur dan sosok yang sangat layak," pungkasnya.
Terkait
