Soal Tudingan Berbisnis Tes PCR, Erick Thohir: Pandemi Kita Maknai Ujian dari Allah SWT, di Mana Ada Saja Upaya Memecah Belah Bangsa

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap ada oknum-oknum tertentu yang sengaja membangun narasi negatif di masa pandemi COVID-19 ini. Menurut Erick, narasi negatif tersebut bertujuan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Menurut Erick, di masa pandemi COVID-19 ini seharusnya pemerintah dan masyarakat bersatu padu untuk memperkuat kebersamaan dan gotong royong dalam menangani pandemi COVID-19. Namun, kata dia, ada sejumlah kelompok kecil yang justru sengaja menyiasati konflik untuk memecah belah bangsa.

Pernyataan tersebut disampaikan Erick, usai namanya dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan ramai diperbincangkan. Bahkan, keduanya dilaporkan ke KPK karena diduga bermain dalam bisnis Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR).

"Pandemi ini kita maknai sebagai ujian dari Allah SWT dan dibalik itu semua ada hikmah, pembelajaran ini agar bangsa Indonesia lebih kuat dan mandiri. Semua elemen bangsa, pemerintah dan rakyat harus bersatu padu memperkuat kebersamaan, gotong royong dalam menghadapi ujian pandemi ini, walau saja ada upaya-upaya memecah belah dari oknum tertentu agar kita tidak bersatu," katanya dalam diskusi virtual, Kamis, 18 November.

Erick menegaskan bahwa pemerintah sudah melakukan secara maksimal strategi penanganan pandemi. Bahkan, kata Erick, hasilnya cukup efektif dalam menangani krisis kesehatan yang melanda Tanah Air.

"Hal ini sudah diakui dunia internasional atas penanganan COVID selama ini maupun varian delta yang sangat amat berat," tuturnya.

Harga PCR ditetapkan secara transparan

Tak hanya itu, Erick juga menegaskan bahwa kebijakan penentuan harga hingga mekanisme lain RT-PCR ditetapkan secara transparan. Menurut Erick, kebijakan itu juga dibahas melalui rapat terbatas antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah Menteri di Kabinet Indonesia Maju. Sehingga, isu bisnis PCR yang dikaitkan dengan dirinya dinilai tidak terbukti.

"Ratas itu dihadiri tidak saja Erick Thohir, ratas itu dihadiri Menkeu, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Menteri Kesehatan, kebijakan PCR juga ditentukan secara transparan. Jadi, apa mungkin rapat terbatas itu men-setting menguntungkan saya. Berarti apa? Berarti semua yang ada di ratas itu dituduh memperkaya diri sendiri?," ucapnya.

Erick juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki latar belakang bisnis di industri kesehatan dan farmasi. Ia menekankan bahwa dirinya tidak cukup berpengalaman di sektor tersebut. Namun, menurut dia, ada masih ada oknum tertentu yang menuding dirinya memperkaya diri sendiri melalui pelaksanaan RT-PCR.

"Mohon maaf nih ya, ini bukan bisnis saya, kesehatan bukan track record saya. Lalu saya di-framing memperkaya. Dibanding dengan seluruh kegiatan yang kita lakukan pada saat COVID," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir diduga ikut terlibat dalam bisnis PCR yang ada di Indonesia.

Disebutnya nama Luhut dalam bisnis PCR berawal dari keterangan Agustinus yang menyebut sejumlah menteri terkait dengan bisnis tes PCR. Agustinus mengungkap hal tersebut lewat akun Facebook.

Awalnya, Agustinus mengutip laporan media massa soal laboratorium PCR yang dimiliki politikus dan konglomerat. Dalam unggahannya, ia mengatakan komposisi pemegang saham PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) memiliki afiliasi dengan Luhut Binsar Pandjaitan.

Perusahaan itu ialah PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtera. Agustinus menjelaskan Luhut punya sedikit saham di dua perusahaan tersebut, di mana Luhut juga diketahui sebagai pendiri.

Ia juga mengaitkan Erick dengan Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Perusahaan itu dipimpin oleh saudara Erick, Boy Thohir.

"Menteri itu ternyata terafiliasi (ada kaitannya) dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia. Unit usaha PT itu adalah GSI Lab yang jualan segala jenis tes COVID-19: PCR Swab Sameday (275 ribu), Swab Antigen (95 ribu), PCR Kumur (495 ribu), S-RBD Quantitative Antibody (249 ribu)," tulis Agustinus.

Agustinus mengaku tak mempermasalahkan orang berbisnis. Namun dia menyoroti, siapa-siapa saja yang bermain di balik bisnis tersebut.

"Saya tidak peduli Indonesia menjadi pemimpin G-20 atau prestasi apapun juga. Bisnis tes PCR ini adalah skandal yang bagai kotoran dilemparkan ke wajah pemerintahan Jokowi. Bau dan memalukan!," katanya.