Teriak Minta Jokowi Mundur Usai Menterinya Diduga Bisnis PCR, Ferdinand ke Partai Ummat: Lolos Verifikasi Dulu!

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Ummat Ridho Rahmadi meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan opsi mundur buntut dari nama menteri yang diduga berafiliasi dengan bisnis tes COVID-19, baik PCR maupun Antigen.

Ridho menyebutkan, ini merupakan fenomena gunung es yang berlangsung selama 7 tahun di masa pemerintahan Jokowi. Bisnis PCR atau Antigen hanya satu dari sekian banyak kasus akibat salah kelola pemerintahan.

"Demokrasi kita mengalami kemunduran besar. Kasu alat tes PCR hanya satu saja dari banyaknya kasus sebagai bukti salah kelola dan kemunduran demokrasi kita," kata Ridhodi DPP Partai Ummat, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu, 3 November.

Opsi mundur yang disarankan Partai Ummat pada Jokowi ini langsung disambar pegiat media sosial, Ferdinand Hutahaean. Lewat cuitan di akun Twitter-nya, @FerdinandHaean3, dia meminta Ridho fokus dalam mengurus partai.

"Sebelum teriak mandar mundur, lebih baik urus partai dulu biar lolos ferivikasi," cuit Ferdinand.

"Tunjukkan partaimu punya kader baru teriak2," imbuhnya.

Selain menyoroti masalah PCR dan Antigen, kritik partai besitan Amien Rais ini menyasar kemnuduran demokrasi di Indonesia. Ditandai dengan terancamnya pemilu yang jujur dan adil, dibungkamnya kebebasan berkumpul dan berpendapat, pembunuhan KPK hingga jabatan sipil yang dipegang oleh TNI-Polri.

Untuk mendukung pernyataan ini, Ridho mengklaim data dikutip dari kajian dan penelitian sejumlah lembaga dalam dan luar negeri.

Pada laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) misalnya, menunjukkan skor indeks demokrasi Indonesia menurun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Skor indeks demokrasi Indonesia mencapai 6,3 pada 2020, terendah dalam satu dekade terakhir.  Di Asia Tenggara, kata Ridho, Indonesia menempati peringkat keempat di bawah Malaysia, Timor Leste, dan Filipina.