Kementerian Investasi dan Kadin Perbarui Kerja Sama

JAKARTA - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperkuat kolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Indonesia yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama di Bidang Penanaman Modal. Keduanya juga memperbarui serta memperkuat kerja sama yang pernah ditandatangani pada tahun 2016 lalu.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan iklim dunia usaha, mempercepat peningkatan penanaman modal dan menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia melihat dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia di mana pertumbuhan ekonomi masih belum stabil, sekalipun pada kuartal II 2021 sudah membaik.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) di kuartal II 2021, 84 persen pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. 

Konsumsi akan tergantung pada kepastian pendapatan masyarakat, dan peran pengusaha sebagai pahlawan tulang punggung pertahanan ekonomi bangsa adalah mendukung penciptaan lapangan pekerjaan yang memberikan kepastian pendapatan dan daya beli masyarakat.

"Kadin sebagai organisasi yang memiliki payung undang-undang di Indonesia, merupakan mitra strategis pemerintah, dapat memberikan masukan yang konstruktif dan pikiran kritis dalam rangka perbaikan kebijakan ekonomi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu, 28 Agustus.

Menurut Bahlil, Nota Kesepahaman ini merupakan wujud kolaborasi negara dan pengusaha. Sebab, 76 persen pendapatan negara berasal dari pajak, dan penyumbang pajak terbesar adalah perusahaan. Karena itu, negara membutuhkan pengusaha yang handal.

Dalam hal ini, Kementerian Investasi/BKPM dan Kadin Indonesia akan merumuskan satu langkah kolaboratif bagaimana menangani persoalan investasi yang dihadapi pengusaha.

"Saya mengajak teman-teman dunia usaha untuk berbicara bagaimana merumuskan strategi agar dunia usaha dapat berjalan dengan cara berpikir di luar kelaziman. Dalam konteks investasi, atas arahan Bapak Presiden mengenai visi besar transformasi ekonomi untuk penciptaan nilai tambah. Ada tiga program besar yang harus kita dukung yaitu hilirisasi industri, digitalisasi UMKM dan ekonomi hijau. Dalam konteks itu ayo kita coba rumuskan," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Investasi/BKPM yang telah mendukung terjadinya kolaborasi ini. Nota Kesepahaman hari ini merupakan adendum serta penyempurnaan dari nota kesepahaman antara BKPM dengan Kadin Indonesia tahun 2016 yang lalu.

Dalam Nota Kesepahaman yang baru ini, kata Arsjad, Kadin harap sudah mencakup banyak hal yang diperlukan untuk sinergi dan kolaborasi antara Kementerian Investasi dengan Kadin Indonesia untuk mengakselerasi banyak hal yang dapat meningkatkan penanaman modal, memperluas lapangan kerja serta menumbuhkan perekonomian nasional.

"Kami menyambut baik kegiatan hari ini. Nota Kesepahaman juga mencakup apa yang diperintahkan dalam Undang-Undang kepada Kadin yaitu dalam rangka kemitraan sebagai strategic partner pemerintah. Nota ini juga mencakup kerja sama dalam hal pendidikan dan pelatihan capacity building para pelaku usaha di Tanah Air," tuturnya.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman yang ditandatangani tersebut meliputi pertukaran data dan informasi; penyelenggaraan promosi bersama (joint promotion); fasilitasi pelaku usaha asing dan investor dalam negeri yang menjalankan usaha di Indonesia; fasilitasi pelaku usaha dalam negeri yang berinvestasi di luar wilayah Indonesia; fasilitasi kemitraan penanaman modal; perencanaan dan pengembangan iklim dunia usaha; serta program pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha.