Kamala Harris: Klaim Beijing di Laut China Selatan Melanggar Hukum, Merusak Tatanan dan Mengancam Kedaulatan

JAKARTA - Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris pada Hari Selasa, menuduh Beijing melakukan pemaksaan dan intimidasi untuk mendukung klaim yang melanggar hukum di Laut China Selatan.

Ini merupakan komentarnya yang paling tajam tentang China, yang dilontarkan di sela-sela kunjungannya ke Asia Tenggara yang katanya penting bagi keamanan AS.

Perjalanan tujuh hari Wapres Kamala Harris ke Singapura dan Vietnam, perjalanan internasional keduanya, ditujukan untuk menghadapi pengaruh keamanan dan ekonomi China yang semakin meningkat, mengatasi kekhawatiran tentang klaim Beijing atas bagian-bagian yang disengketakan di Laut China Selatan dan menunjukkan Washington dapat memimpin.

Dalam pidatonya di Singapura, Wapres Harris memaparkan visi AS untuk kawasan yang dibangun di atas hak asasi manusia dan tatanan internasional, berdasarkan aturan dan berusaha untuk memperkuat poros Washington menuju Asia.

Dia mengatakan, Amerika Serikat telah mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah pertemuan 21 anggota kelompok perdagangan Asia-Pasifik APEC, yang mencakup Amerika Serikat, China dan Rusia pada tahun 2023 mendatang.

Mengalihkan perhatian dan sumber daya ke kawasan itu telah menjadi pusat pemerintahan Presiden Joe Biden, karena kawasan itu berpaling dari keasyikan keamanan lama dengan penarikan pasukan AS dari Afghanistan.

Pemerintah AS menyebut persaingan dengan China sebagai 'ujian geopolitik terbesar' abad ini, dengan Asia Tenggara telah menyaksikan serangkaian kunjungan tingkat tinggi oleh pejabat tinggi pemerintahan, termasuk Menteri Pertahanan Lloyd Austin.

"Kami tahu bahwa Beijing terus memaksa, mengintimidasi, dan mengklaim sebagian besar Laut China Selatan," kata Harris dalam pidatonya, mengutip Reuters Selasa 24 Agustus.

"Klaim yang melanggar hukum ini telah ditolak oleh keputusan pengadilan arbitrase 2016, dan tindakan Beijing terus merusak tatanan berbasis aturan dan mengancam kedaulatan negara," tegas, merujuk pada putusan pengadilan internasional atas klaim China di Den Haag, Belanda.

China menolak keputusan itu dan telah mempertahankan klaimnya atas sebagian besar perairan di dalam apa yang disebut Sembilan Garis Lepas di petanya, yang juga diklaim oleh Brunei, Malaysia, Filipina dan Vietnam.

Selain itu, Negeri Tirai Bambu juga mendirikan pos-pos militer di pulau-pulau buatan di perairan, yang dilintasi oleh jalur pelayaran vital dan juga mengandung ladang gas, sekaligus tempat penangkapan ikan yang kaya.

Sementara, Angkatan Laut AS secara teratur melakukan operasi 'kebebasan navigasi' melalui perairan yang disengketakan, yang ditentang China, dengan mengatakan mereka tidak membantu mempromosikan perdamaian atau stabilitas di Laut China Selatan.

Di atas USS Tulsa, sebuah kapal perang AS di pangkalan Angkatan Laut Changi di Singapura pada Hari Senin, Wapres Harris mengatakan kepada pelaut AS: "sebagian besar sejarah abad ke-21 akan ditulis tentang wilayah ini dan pekerjaan mereka mempertahankannya sangat penting."

Untuk diketahui, Wapres Harris memulai kunjungannya Senin kemarin, dengan bertemu Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Mereka membahas pentingnya aturan dan kebebasan navigasi di kawasan Indo-Pasifik, memperluas kerja sama keamanan siber, dan upaya untuk menopang rantai pasokan penting di antara negara mereka.

"Kemitraan kami di Singapura, di Asia Tenggara, dan di seluruh Indo-Pasifik adalah prioritas utama bagi Amerika Serikat," ungkapnya, pada Hari Selasa, seraya menambahkan, kawasan itu sangat penting bagi keamanan dan kemakmuran Amerika Serikat.