JAKARTA - Menteri Pertahanan Filipina pada Hari Rabu mengatakan, laporan kehadiran puluhan kapal China di perairan yang disengketakan di Laut China Selatan, adalah tindakan yang "tidak dapat diterima" yang melanggar kedaulatan negara.
"Perintah presiden kepada departemen sudah jelas, kami tidak akan menyerahkan satu inci pun wilayah Filipina," tegas Menhan Jose Faustino Jr. dalam sebuah pernyataan, melansir Reuters 14 Desember.
Dia menambahkan, ada "kekhawatiran besar" atas "laporan segerombolan kapal China di Iroquois Reef dan Sabina Shoal di Laut Filipina Barat." Manila mengacu pada bagian Laut Cina Selatan yang diklaimnya sebagai Laut Filipina Barat.
Pernyataan Menteri Faustino mengikuti laporan pekan lalu di Philippine Daily Inquirer, di mana seorang komandan militer Filipina mengonfirmasi keberadaan kapal China yang diyakini diawaki oleh milisi di terumbu karang dan beting sejak awal tahun ini.
"Jalur kami tetap terbuka untuk dialog," kata Faustino.
"Namun, kami mempertahankan bahwa aktivitas yang melanggar kedaulatan, hak berdaulat dan yurisdiksi kami, serta merusak perdamaian dan stabilitas kawasan, tidak dapat diterima," paparnya.
Diketahui, Filipina telah memenangkan kasus arbitrase penting pada tahun 2016, yang membatalkan klaim ekspansif Beijing di Laut China Selatan, jalur perdagangan lintas kapal internasional senilai sekitar 3 triliun dolar AS setiap tahunnya.
Putusan tersebut, yang ditolak oleh China, menyatakan Filipina memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi cadangan energi di dalam Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil, di mana Iroquois Reef dan Sabina Shoal berada.
BACA JUGA:
Iroquois berjarak 127 mil laut dari Pulau Palawan Filipina di perairan yang disengketakan, yang dikunjungi Wakil Presiden AS Kamala Harris bulan lalu, untuk menegaskan kembali komitmen pertahanan Washington ke Manila dan dukungannya terhadap putusan arbitrase 2016.
Tidak ada komentar segera dari Kedutaan China di Manila. Sementara, Presiden Ferdinand Marcos Jr. akan pergi ke Beijing bulan depan untuk kunjungan kenegaraan.