Rezim Militer Tolak Berikan Vaksin COVID-19 untuk Etnis Muslim Rohingya Tanpa Identitas Myanmar

JAKARTA - Rezim militer Myanmar memutuskan hanya akan memberi vaksin COVID-19 untuk warga dengan identitas Myanmar, tanpa memandang ras dan agama. Namun, ini mengancam etnis Muslim Rohingya

Rohingya, komunitas Muslim tanpa kewarganegaraan di Negara Bagian Rakhine, belum termasuk dalam program vaksinasi nasional rezim, menurut otoritas militer.

"Mereka tidak ada dalam daftar vaksinasi untuk saat ini. Prioritas diberikan kepada warga negara berdasarkan kebijakan negara," jelas U Hla Thein, juru bicara badan pemerintahan militer negara bagian itu, mengutip The Irrawaddy, Jumat 13 Agustus.

"Kami akan memvaksinasi semua warga tanpa memandang agama dan ras mereka. Karena vaksin dibeli dengan dana publik, warga harus diberikan prioritas," dalih U Hla Thein.

U Hla Thei yang juga advokat jenderal negara mengatakan, bukan warga negara, tidak ada dalam daftar, karena orang terdaftar untuk vaksinasi berdasarkan identitas kewarganegaraan mereka. Kebijakan rezim militer Myanmar adalah memprioritaskan warga negara.

Ratusan ribu pengungsi Muslim Rohingya telah berlindung di kamp-kamp di sepanjang pantai Sittwe, sejak perselisihan sektarian menargetkan komunitas Muslim pada tahun 2012. Beberapa mencari nafkah dengan memancing, bertani dan melakukan pekerjaan sambilan sementara mayoritas bergantung pada bantuan internasional.

"Kami belum menerima vaksin COVID-19. Kami menginginkannya. Departemen administrasi umum kota, telah meminta kami untuk mendaftarkan mereka yang berusia di atas 65 tahun dan kami telah memberikan daftarnya. Tetapi, kami tidak mendengar apa-apa tentang kapan kami dapat menerima vaksin," kata seorang pemimpin Muslim.

Sementara itu, Ketua Jaringan Wanita Rakhine Daw Nyo Aye mengatakan, setiap orang harus memiliki akses ke vaksin COVID-19 atas dasar kemanusiaan.

"COVID-19 adalah pandemi dan semua orang harus divaksinasi, terlepas dari warna kulit, ras dan keyakinan mereka. Penyakit ini sangat menular. Mereka (Rohingya) juga harus menerima vaksinasi," tukasnya. 

Myanmar sejauh ini telah menerima 4,5 juta dosis COVID-19 dari China, dengan rezim militer telah memvaksinasi orang berusia di atas 65 tahun di seluruh negeri. 

Negara Bagian Rakhine sejauh ini telah menerima 90.000 dosis dan pasokan untuk Maungdaw dibagikan di antara kedua komunitas, kata pengawas distrik Maungdaw Dr. Nu Cathy San.

"Di Maungdaw, kami menginokulasi kelompok populasi prioritas, termasuk Muslim, berusia di atas 65 tahun. Kami memvaksinasi siapa pun yang berusia di atas 65 tahun. Beberapa Muslim memiliki kartu identitas kewarganegaraan dan beberapa memiliki kartu verifikasi nasional. Kami mendaftarkan mereka berdasarkan ID mereka," paparnya.

Untuk diketahui, lebih dari 3.400 kasus COVID-19 dilaporkan dengan 290 kematian di Rakhine sejak akhir Mei ketika wabah saat ini dimulai, menurut otoritas militer negara bagian.

Kudeta Myanmar. Redaksi VOI terus memantau situasi politik di salah satu negara anggota ASEAN itu. Korban dari warga sipil terus berjatuhan. Pembaca bisa mengikuti berita seputar kudeta militer Myanmar dengan mengetuk tautan ini.