JAKARTA - Seorang pejabat tinggi Uni Emirat Arab (UEA) mengecam zona maritim terkontrol yang tidak dapat dilintasi kapal tanpa izin Iran di Selat Hormuz hingga perairan Emirat di selatan Pelabuhan Fujairah.
Hal itu ditegaskannya menyusul pengumuman dari Otoritas Selat Teluk Persia Iran (PGSA) terkait diperluasnya kendali atas Selat Hormuz. Penasihat presiden UEA, Anwar Gargash, menilai rencana Iran itu "angan-angan belaka"
“Rezim tersebut mencoba membangun realitas baru yang lahir dari kekalahan militer yang jelas, tetapi upaya untuk mengendalikan Selat Hormuz atau melanggar kedaulatan maritim UEA hanyalah angan-angan belaka,” kata Gargash dalam sebuah unggahan di X, Kamis 21 Mei, dikutip dari Al Jazeera.

PGSA yang merupakan badan baru Iran fokus untuk pengawasan Selat Hormuz mengumumkan bahwa wilayah kendalinya di Selat Hormuz diperluas.
Detail terkait hal itu disampaikan PGSA dalam akun X-nya pada Rabu 20 Mei, disertai unggahan peta zona maritim terkontrol Selat Hormuz baru.
Otoritas tersebut mengatakan zona tersebut membentang dari Kuh-e Mubarak di Iran hingga selatan Fujairah, di Uni Emirat Arab (UEA), di pintu masuk timur selat, dan dari ujung Pulau Qeshm di Iran ke Umm Al-Quwain, di UEA di pintu masuk barat.
Ditambahkan bahwa “transit melalui zona itu untuk tujuan melewati Selat Hormuz memerlukan koordinasi dengan, dan otorisasi dari, Otoritas Selat Teluk Arab.”
Lalu lintas melalui rute distribusi sekitar 20 persen pasokan minyak bumi dan energi global tersebut telah berada di bawah kendali Iran sejak pecahnya perang dengan Israel dan AS pada 28 Februari 2026.
Adapun Pelabuhan Fujairah di UEA memiliki infrastruktur minyak yang dirancang untuk menghindari Selat Hormuz.