Kemendikbud Diminta Ambil Langkah Terobosan untuk Pulihkan Layanan KIP Kuliah

JAKARTA – Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda meminta Kemendikbud mengambil langkah terobosan untuk memulihkan akses layanan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) yang terimbas peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya.

“Dampak peretasan PDN membuat layanan KIP Kuliah down dan tidak bisa diakes baik untuk proses pengajuan bagi mahasiswa baru maupun proses pencairan bagi mahasiswa lama. Kami berharap ada langkah terobosan dari Kemendikbudristek agar layanan KIP Kuliah ini bisa segera pulih,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu 30 Juni 2024.

Dia mengungkapkan, hampir satu juta mahasiswa Indonesia menggantungkan sumber pembiayaan kuliah dari KIP Kuliah. Jika layanan ini tidak bisa segera diakses, baik untuk proses pengajuan maupun pencairan, maka bisa dipastikan proses belajar akan terganggu.

Apalagi, lanjut Huda, kuota penerima KIP Kuliah tahun ini mencapai 985.557 orang mahasiswa. Mereka terdiri atas mahasiswa penerima KIP Kuliah on going, mahasiswa penerima KIP Kuliah Baru, maupun mahasiswa penerima biaya pendidikan.

“Data ratusan ribu mahasiswa ini untuk sementara tidak bisa diakses sebagai imbas peretasan sehingga layanan offline pun tidak bisa dilakukan,” imbuhnya.

Politisi dari Fraksi PKB ini khawatir proses pemulihan data ini akan berlangsung lama. Apalagi jika ternyata Kemendikbudristek tidak mempunyai back up data penerima KIP Kuliah yang disimpan di PDNS 2. Di sinilah pentingnya langkah terobosan agar kepentingan mahasiswa penerima KIP Kuliah untuk belajar tidak terganggu.

“Kemendikbudristek bisa membentuk Satgas KIP Kuliah yang bertugas untuk mengawal proses pemulihan data secara digital maupun melakukan pendataan ulang penerima KIP Kuliah secara manual. Mungkin proses pendataan ulang memakan waktu, tetapi hal itu harus dilakukan agar kepentingan belajar penerima KIP Kuliah tidak terganggu,” tutup Huda.