Amerika Serikat Gagalkan Transaksi Senilai 1 Miliar Dolar oleh Rezim Militer Myanmar

JAKARTA - Otoritas Amerika Serika Serikat berhasil memblok usaha junta militer Myanmar, untuk melakukan transaksi pemindahan dana sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat.

Transaksi ini coba dilakukan melalui Bank Sentral Amerika Serikat (Federal Reserve Bank) atau The Fed cabang New York, setelah melakukan kudeta pada 1 Februari lalu. 

Transaksi tersebut diketahui coba dilakukan pada 4 Februari lalu atas nama Bank Sentral Myanmar. Pengamanan The Fed memutuskan untuk memblokir transaksi tersebut hingga batas waktu tertentu. 

"Sampai kemudian Presiden Joe Biden menandatangani perintah eksekutif yang memberi mereka (The Fed) otoritas hukum untuk memblokir transaksi tersebut tanpa batas waktu," kata sumber yang mengetahui hal ini kepada Reuters.

Upaya tersebut, yang belum pernah dilaporkan sebelumnya, dilakukan setelah militer Myanmar melantik gubernur bank sentral baru dan menahan pejabat reformis selama kudeta.

Seorang juru bicara Fed New York menolak berkomentar tentang pemegang rekening tertentu. Departemen Keuangan AS juga menolak berkomentar.

Ini menandai upaya nyata para jenderal Myanmar untuk membatasi sanksi internasional setelah mereka menangkap pejabat terpilih, termasuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, yang memenangkan pemilihan nasional pada November. Tentara merebut kekuasaan dengan tuduhan penipuan, klaim bahwa komisi pemilihan telah dibubarkan. 

Seorang juru bicara pemerintah militer Myanmar tidak menjawab panggilan telepon berulang kali untuk meminta komentar. Reuters tidak dapat menghubungi pejabat di bank sentral.

Diketahui, Presiden Joe Biden menyetujui perintah eksekutif untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kudeta militer di Myanmar.

Dalam pernyataannya Rabu 10 Februari waktu setempat, Joe Biden mengulangi tuntutan agar para jenderal menyerahkan kekuasaannya dan membebaskan para pemimpin sipil.

Pejabat AS tidak menjelaskan pernyataan tersebut pada saat itu, tetapi perintah eksekutif yang dikeluarkan keesokan harinya secara khusus menyebutkan Bank Sentral Myanmar sebagai bagian dari pemerintah Myanmar. Perintah tersebut mengizinkan penyitaan aset pemerintah pasca kudeta Myanmar.

Dua sumber mengatakan kepada Reuters bahwa perintah eksekutif itu dirancang untuk memberi The Fed New York otoritas hukum untuk memegang dana 1 miliar Amerika Serikat dana simpanan Myanmar tanpa batas waktu.

Dana simpanan Myanmar dikelola oleh bagian dari Fed New York yang dikenal sebagai Bank Sentral dan Layanan Akun Internasional (CBIAS), di mana banyak bank sentral menyimpan cadangan dolar AS untuk tujuan seperti menyelesaikan transaksi.

Upaya untuk mengosongkan akun dilakukan pada 4 Februari, tetapi diblokir secara otomatis oleh proses yang telah diberlakukan di Fed New York sebelum kudeta, kata dua sumber.

Satu sumber mengatakan itu karena transaksi yang melibatkan Myanmar memerlukan pengawasan ekstra, karena negara itu tahun lalu ditempatkan dalam daftar abu-abu Satuan Tugas Aksi Keuangan internasional untuk masalah pencucian uang, sebagian karena risiko hasil dari perdagangan narkoba dicuci melalui bank.

Panduan kepatuhan CBIAS, dipublikasikan pada tahun 2016, mengatakan pedoman Fed New York mencakup ketentuan untuk menanggapi perkembangan di negara-negara pemegang rekening.

"Jika perlu, divisi hukum bank akan berkomunikasi dengan Departemen Luar Negeri AS untuk mengklarifikasi peristiwa terkini dan setiap perubahan yang dapat memengaruhi bank sentral dan kontrol terkait akun FRBNY," terang sumber tersebut.

Kudeta Myanmar. Redaksi VOI terus memantau situasi politik di salah satu negara anggota ASEAN itu. Korban dari warga sipil terus berjatuhan. Pembaca bisa mengikuti berita seputar kudeta militer Myanmar dengan mengetuk tautan ini.