Transgender akan Diizinkan Masuk Militer AS lewat Perintah Eksekutif Biden

JAKARTA - Setelah resmi menjabat, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden langsung mematahkan banyak aturan pendahulunya. Bersama Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin, Biden menandatangani perintah eksekutif mencabut kebijakan era Donald Trump yang melarang transgender bergabung dengan militer.

"Ini memulihkan posisi yang telah didukung oleh para komandan sebelumnya dan menteri. Dan apa yang saya lakukan adalah memungkinkan semua orang Amerika yang memenuhi syarat untuk melayani negara mereka dengan seragam," kata Biden, dikutip CNN saat berbicara dari Oval Office sebelum menandatangani perintah eksekutif itu.

Larangan Trump telah ditegur Dewan Perwakilan Demokrat yang dipimpin Partai Demokrat dan dikutuk oleh aktivis LGBTQ sebagai diskriminasi. Austin menyuarakan dukungan untuk membatalkan larangan tersebut dalam sidang konfirmasi Senatnya pekan lalu.

Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan terdapat kasus-kasus di mana anggota pria yang memutuskan untuk mengubah gendernya menjadi perempuan diberhentikan dari militer. Kasus identitas gender tersebut akan diperiksa ulang.

"Tidak ada yang akan dipisahkan atau diberhentikan dari militer atau ditolak daftar ulang atas dasar identitas gender, dan bagi anggota transpuan yang diberhentikan atau dipisahkan karena identitas gender, kasus mereka akan diperiksa ulang," kata Psaki di Gedung Putih dalam sebuah pengarahan.

"Presiden Biden percaya identitas gender seharusnya tidak menjadi penghalang bagi dinas militer dan bahwa kekuatan Amerika ditemukan dalam keragamannya," kata Psaki. "Amerika menjadi lebih kuat di seluruh dunia jika berinklusif."

Biden mengadakan pertemuan dengan Menteri Austin, Wakil Presiden AS Kamala Harris dan Ketua Kepala Staf Gabungan Mark Milley, menurut Gedung Putih. Kemudian, Harris juga hadir pada seremonial sumpah Lloyd Austin sebagai Menteri Pertahanan di Ruang Roosevelt di Gedung Putih.

Harris dan Austin adalah dua orang kulit hitam pertama yang memegang posisi masing-masing. Penampilan bersama mereka menggarisbawahi catatan keragaman pemerintahan Biden. Austin adalah Menteri Pertahanan kulit hitam pertama dan Harris adalah Wakil Presiden AS kulit hitam pertama, serta wanita pertama dan orang Asia Selatan pertama yang memegang posisi itu.

Austin membahas larangan transgender di militer AS dalam sidang konfirmasinya pada Jumat 22 Januari 2021. Ia mengatakan kepada Komite Angkatan Bersenjata Senat: "Saya sangat percaya, Senator, bahwa seperti yang saya katakan dalam pernyataan pembukaan saya, bahwa jika Anda bugar dan Anda memenuhi syarat untuk melayani dan Anda menjaga standar, Anda seharusnya diizinkan untuk melayani."

Hari itu juga, Austin dikonfirmasi sebagai Menteri Pertahanan AS. Sebelumnya Austin diberikan pengabaian oleh kongres karena dia mengambil jabatan itu sebelum menunggu tujuh tahun setelah dinas aktif. Austin adalah anggota kedua Kabinet Biden yang dikukuhkan oleh Senat, setelah Direktur Intelijen Nasional Avril Haines.

Trump pertama kali mengumumkan larangan transgender untuk militer AS lewat Twitter pada Juli 2017. Alasannya adalag orang transgender di militer akan menyebabkan "biaya medis dan gangguan yang luar biasa."

Kebijakan tersebut, kemudian secara resmi dirilis oleh Menteri Pertahanan James Mattis pada 2018. Kebijakan tersebut memblokir individu yang telah didiagnosa dengan kondisi yang dikenal sebagai gender dysphoria untuk melayani dengan pengecualian terbatas. Kebijakan tersebut itu juga menetapkan individu tanpa kondisi tersebut dapat mengabdi, tetapi hanya jika mereka melakukannya sesuai dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir.

Larangan Trump membalikkan kebijakan yang awalnya disetujui oleh Departemen Pertahanan di bawah kebijakan Barack Obama, yang masih dalam peninjauan akhir. Kebijakan itu memungkinkan individu transgender untuk secara terbuka bertugas di militer.