Pentagon Larang Transgender Gabung Militer Amerika Serikat, Hentikan Sementara Transisi Gender

JAKARTA - Menteri Pertahanan Pete Hegseth dalam memo yang diajukan ke pengadilan pada Hari Senin menuliskan larangan transgender untuk dengan militer Amerika Serikat dan akan berhenti melakukan atau memfasilitasi prosedur yang terkait dengan transisi gender bagi anggota angkatan bersenjata.

"Segera berlaku, semua penerimaan baru bagi individu dengan riwayat disforia gender dihentikan sementara," kata Menhan Hegseth dalam memo tertanggal 7 Februari dan diajukan pada Hari Senin ke Pengadilan Distrik AS di Washington, D.C, melansir Reuters 11 Februari.

"Semua prosedur medis yang tidak terjadwal, terjadwal, atau direncanakan yang terkait dengan penegasan atau fasilitasi transisi gender bagi anggota Angkatan dihentikan sementara," katanya.

Diketahui, Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif bulan lalu yang secara pribadi menargetkan militer transgender -- pada satu titik mengatakan bahwa seorang pria yang mengidentifikasi dirinya sebagai seorang wanita "tidak konsisten dengan kerendahan hati dan ketidakegoisan yang dituntut dari seorang anggota militer."

Menhan Hegseth mengatakan individu dengan disforia gender yang sudah bertugas di militer akan "diperlakukan dengan bermartabat dan hormat,", dengan wakil menteri pertahanan untuk personel dan kesiapan akan memberikan perincian tambahan tentang hal tersebut.

Menurut data Departemen Pertahanan (Pentagon), AS memiliki sekitar 1,3 juta tentara yang bertugas aktif. Sedangkan pendukung hak transgender mengatakan ada sebanyak 15.000 anggota layanan transgender, sedangkan pejabat mengatakan jumlahnya hanya ribuan.

Jajak pendapat dari Gallup yang diterbitkan pada hari Senin mengatakan 58 persen orang Amerika Serikat mendukung untuk mengizinkan individu transgender terbuka bertugas di militer, tetapi dukungan tersebut telah menurun dari 71 persen pada tahun 2019.

Minggu lalu, seorang hakim AS meminta pengacara Pemerintahan Trump untuk memastikan enam anggota militer yang menuntut untuk menghentikan perintah eksekutif yang menargetkan prajurit transgender tidak diberhentikan dari tugas, sebelum proses pengadilan lebih lanjut diadakan.

Sementara itu, organisasi hak-hak sipil telah mengajukan perintah penahanan sementara, setelah seorang anggota layanan menuduh dia diberi tahu hrus diklasifikasikan sebagai seorang pria atau dipisahkan dari militer.

Miriam Perelson, seorang anggota angkatan bersenjata transgender perempuan berusia 28 tahun yang bertugas di Fort Jackson di Carolina Selatan, mengatakan ia diminta untuk meninggalkan area tidur untuk pasukan perempuan, diberi ranjang anak di ruang kelas yang kosong, dan tidak diperbolehkan menggunakan kamar mandi perempuan.