JAKARTA - Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat meminta Apple Inc untuk menjelaskan akhir dari acara komedian politik Jon Stewart di layanan streaming-nya. Menurut surat yang dibuat publik pada Rabu, 15 November dengan mengutip kekhawatiran bahwa konten yang terkait dengan China adalah penyebab pembatalannya.
New York Times melaporkan bulan lalu bahwa acara Stewart di layanan streaming Apple akan berakhir, sebagai hasil dari perbedaan kreatif. Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa Stewart memberitahu anggota stafnya bahwa topik potensial terkait China dan kecerdasan buatan menyebabkan kekhawatiran bagi eksekutif Apple.
Apple Inc., menolak memberikan komentar kepada Times.
"Sementara perusahaan memiliki hak untuk menentukan konten apa yang sesuai untuk layanan streaming mereka, taktik pemaksaan dari kekuatan asing seharusnya tidak secara langsung atau tidak langsung memengaruhi penentuan tersebut," kata Ketua Komite Pemilihan DPR AS tentang Persaingan dengan Partai Komunis China dalam surat kepada Chief Executive Apple, Tim Cook.
Surat itu meminta perwakilan Apple untuk memberikan penjelasan singkat mengenai kekhawatiran mereka pada tanggal 15 Desember 2023. Mereka menyatakan juga berharap berbicara dengan perwakilan Stewart.
"Untuk menenangkan komunitas kreatif mengingat laporan-laporan ini, kami juga dengan hormat meminta Apple untuk berkomitmen secara publik bahwa konten yang bisa dianggap kritis terhadap CCP atau PRC diterima di Apple TV+ dan layanan Apple lainnya," kata surat tersebut, yang ditandatangani oleh ketua panel partai Republik, Anggota DPR Michael Gallagher, dan Anggota DPR, Raja Krishnamoorthi.
اقرأ أيضا:
Surat itu dirilis sebelum makan malam yang diharapkan pada Rabu malam di mana para pemimpin bisnis AS akan makan malam dengan Presiden China, Xi Jinping di San Francisco saat ia berusaha untuk mendekati perusahaan-perusahaan Amerika dan melawan upaya terbarunya untuk menarik investasi asing.
Makan malam di Forum Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) akan menyusul sehari setelah percakapan antara Xi dan Presiden AS Joe Biden, yang bertujuan untuk menstabilkan hubungan yang tegang antara dua negara ekonomi terbesar di dunia.
Komite DPR telah menjadikan kontrol China terhadap media sebagai fokus kerjanya.
Anggota DPR AS telah lama menyatakan kekhawatiran tentang potensi sensor pemerintah China mengingat kontrol media ketat Partai Komunis yang berkuasa. Kekhawatiran ini terutama berlaku untuk film Hollywood, karena beberapa studio telah mengubah atau melakukan sensor diri pada naskah untuk memuaskan pengawas pemerintah China dan mendapatkan akses ke pasar negara tersebut.