Meskipun Trump Keberatan, Partai Republik di DPR AS Bertekad Lanjutkan RUU Larangan TikTok

JAKARTA - Anggota Partai Republik di DPR AS bertekad untuk melanjutkan dengan rencana pemungutan suara untuk melarang aplikasi media sosial TikTok, meskipun mantan Presiden AS, Donald Trump, menyampaikan keberatan terhadap langkah tersebut.

Pada  Selasa, 12 Maret, Ketua DPR Mike Johnson mengumumkan bahwa legislasi yang menargetkan kepemilikan ByteDance asal China di TikTok akan dibawa ke dewan pada Rabu, 13 Maret. Baik anggota Partai Republik maupun Demokrat memandang TikTok sebagai risiko keamanan nasional bagi Amerika Serikat.

Rancangan undang-undang tersebut akan memberi ByteDance, pemilik TikTok, waktu sekitar enam bulan untuk melepaskan kepemilikan atas aplikasi tersebut, yang digunakan oleh sekitar 170 juta orang di Amerika Serikat.

Meskipun Trump menyatakan keberatannya dalam beberapa hari terakhir, mencemaskan bahwa larangan TikTok bisa memperkuat  Facebook dan Instagram milik Meta Platforms Inc, anggota  Partai Republik di DPR tetap bersikeras untuk mendorong rencana tersebut.

Pada tahun ini, keberatan Trump telah memengaruhi beberapa langkah legislatif di DPR, termasuk menyebabkan pembatalan rancangan undang-undang lintas partai di Senat yang bertujuan untuk mengatasi arus masuk imigran di perbatasan AS-Meksiko, serta menghalangi paket bantuan lintas partai untuk Ukraina.

Meskipun demikian, rancangan undang-undang TikTok berhasil melewati komite dengan suara bulat 50-0 minggu lalu, menunjukkan adanya dukungan bipartisan yang jarang terjadi.

Wakil Partai Republik Chip Roy, yang merupakan salah satu sponsor rencana undang-undang tersebut, mengakui kekhawatiran Trump terhadap platform media sosial lainnya, tetapi menegaskan bahwa langkah ini perlu dilakukan untuk melindungi kepentingan Amerika dari ancaman China.

Sementara itu, anggota DPR dari kedua partai telah menerima briefing klasifikasi tentang TikTok dari FBI, Departemen Kehakiman, dan pejabat intelijen, menyoroti kekhawatiran akan potensi ancaman terhadap keluarga Amerika oleh pemerintah China.

Meskipun terdapat tuntutan dari pengguna TikTok remaja yang menentang larangan tersebut, serta kampanye lobi dari perusahaan itu sendiri yang menyatakan bahwa TikTok tidak dikendalikan oleh pemerintah China, Partai Republik tetap bertekad untuk mendorong suara larangan tersebut.

Meskipun Trump mengeluarkan keberatan, Wakil Partai Republik Ben Cline menyatakan dukungannya terhadap rancangan undang-undang tersebut, dengan mengatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memiliki pendapatnya.