Parlemen AS Resmi Masukkan Proposal UU Baru, Pelarangan TikTok di Perangkat Milik Pemerintah

JAKARTA - Anggota parlemen AS Selasa pagi, 20 Desember  memasukkan proposal untuk melarang pegawai pemerintah federal menggunakan aplikasi TikTok yang dibuat perusahaan China pada perangkat milik pemerintah.

Senat pekan lalu sudah memberikan suara pada RUU yang disponsori oleh Senator Republik Josh Hawley untuk melarang karyawan federal menggunakan aplikasi video pendek milik ByteDance pada perangkat milik pemerintah. Itu adalah tindakan terbaru anggota parlemen AS untuk menindak perusahaan China di tengah kekhawatiran tentang keamanan nasional.

TikTok will soon be BANNED on all government devices

— Josh Hawley (@HawleyMO) December 20, 2022

Larangan tersebut merupakan tindakan omnibus besar-besaran untuk mendanai operasi pemerintah AS yang diharapkan akan dipilih pada pekan ini. RUU tersebut memberi Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih 60 hari "untuk mengembangkan standar dan pedoman bagi lembaga eksekutif yang memerlukan penghapusan" TikTok dari perangkat federal.

Reuters melaporkan usulan larangan yang diharapkan dimasukkan dalam undang-undang sebelumnya.

Proposal pekan lalu mendapat dukungan dari Ketua DPR AS, Nancy Pelosi, dan Pemimpin Partai Republik DPR AS, Kevin McCarthy.

Sementara itu, TikTok mengatakan kekhawatiran itu sebagian besar dipicu oleh informasi yang salah. Undang-undang tersebut tidak akan memengaruhi lebih dari 100 juta orang Amerika Serikat yang saat ini masih menggunakan TikTok di perangkat pribadi atau milik perusahaan.

Namun banyak lembaga federal, termasuk Gedung Putih dan Kementerian Pertahanan, Keamanan Dalam Negeri, dan Departemen Luar Negeri, telah melarang TikTok dari perangkat milik pemerintah.

 Senin lalu, lembaga negara di Louisiana dan West Virginia menjadi wilayah  terbaru yang melarang penggunaan TikTok pada perangkat pemerintah karena khawatir China dapat menggunakannya untuk melacak orang Amerika dan menyensor konten.

 Sekitar 19 dari 50 negara bagian di AS kini telah memblokir sebagian akses pada komputer pemerintah ke TikTok. Sebagian besar pembatasan muncul dalam dua pekan terakhir.

Pada tahun 2020, Presiden Donald Trump dari Partai Republik berusaha memblokir pengguna baru untuk mengunduh TikTok dan melarang transaksi lain yang akan secara efektif memblokir penggunaan aplikasi di Amerika Serikat tetapi kalah dalam serangkaian pertarungan pengadilan.

Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS) pemerintah AS, sebuah badan keamanan nasional, selama berbulan-bulan berupaya mencapai kesepakatan keamanan nasional untuk melindungi data pengguna TikTok AS, tetapi tampaknya tidak ada kesepakatan yang akan dicapai sebelum akhir tahun ini.