Pemimpin Partai Oposisi Kanada Terkena Dampak Setelah TikTok Dilarang pada Perangkat Pemerintah

JAKARTA - Kebijakan pemerintah Kanada yang melarang penggunaan aplikasi TikTok pada perangkat pemerintah berpotensi merugikan para pemimpin partai oposisi. Kedua pemimpin partai oposisi terbesar di Kanada, yaitu Pierre Poilievre dari Partai Konservatif dan Jagmeet Singh dari Partai Demokrat Baru, aktif menggunakan TikTok untuk memenangkan dukungan para pendukung.

Namun, kebijakan baru yang diumumkan pemerintah pada Senin 27 Februari untuk melarang penggunaan TikTok pada perangkat pemerintah dilakukan karena adanya risiko keamanan, mengkhawatirkan data pengguna bisa jatuh ke tangan pemerintah China. Hal ini mendorong para anggota parlemen dari partai Liberal dan partai Konservatif untuk menonaktifkan akun TikTok mereka.

Dilpaorkan oleh Reuters, Partai Demokrat Baru juga mengikuti langkah serupa, dengan Jagmeet Singh, yang terkenal dengan video TikTok-nya tentang gerakan tarian dengan turban warna neon, juga menonaktifkan akun TikTok-nya pada Selasa, 28 Februari.

Meskipun partai Liberal memiliki kehadiran yang lebih kecil di TikTok, partai oposisi harus memikirkan kembali strategi pemasaran mereka karena tidak memiliki keuntungan sebagai pemerintah yang lebih sering muncul di media tradisional.

Menurut Insider Intelligence, diperkirakan 9 juta orang Kanada akan menggunakan TikTok tahun ini dan lebih dari 10 juta akan melakukannya pada tahun 2025 - lebih dari seperempat dari populasi Kanada.

Namun, TikTok sendiri dihadapkan pada tekanan dari pemerintah Barat yang khawatir tentang kemungkinan pemerintah Tiongkok mengumpulkan data pengguna atau memperluas pengaruhnya.

Parlemen Eropa menjadi badan Uni Eropa terbaru yang melarang penggunaan aplikasi ini pada ponsel staf minggu ini, sedangkan panel rumah anggota AS menyetujui RUU yang memberi Presiden AS Joe Biden kekuasaan untuk melarang aplikasi tersebut secara keseluruhan.

TikTok sendiri telah mengeluhkan pelarangan tersebut di Kanada, dengan menyatakan bahwa kebijakan tersebut diterapkan "tanpa menyebutkan kekhawatiran keamanan tertentu atau menghubungi kami."

Meskipun aplikasi media sosial seperti TikTok memiliki jangkauan dan daya tarik yang besar dalam menargetkan pemilih, kebijakan ini dapat membatasi atau merusak peran media sosial sebagai platform politik bagi para politisi seperti Pierre Poilievre yang sering menyerang lawan politiknya dalam video TikTok-nya.