India Rencanakan Aturan Baru untuk Aplikasi Pra-Instal dan OS Utama, Rugikan Pemain Ponsel Pintar!

JAKARTA - India dilaporkan berencana untuk memperkenalkan aturan keamanan baru, memaksa produsen ponsel pintar untuk mengizinkan penghapusan aplikasi pra-instal dan mandat penyaringan pembaruan sistem operasi (OS) utama.

Menurut sumber dan dokumen pemerintah India, aturan tersebut sedang dipertimbangkan di tengah kekhawatiran tentang mata-mata dan penyalahgunaan data pengguna.

"Aplikasi pra-instal dapat menjadi titik keamanan yang lemah dan kami ingin memastikan tidak ada negara asing, termasuk China, yang mengeksploitasinya. Ini masalah keamanan nasional," ujar seorang pejabat India yang tidak disebutkan namanya, merupakan salah satu sumber yang menyampaikan kepada Reuters.

Pemerintah India telah meningkatkan pengawasan terhadap bisnis China sejak bentrokan perbatasan pada 2020 antara kedua negara, melarang lebih dari 300 aplikasi China, termasuk TikTok.

Di bawah aturan baru, pembuat ponsel cerdas harus menyediakan opsi pencopotan pemasangan untuk aplikasi yang sudah diinstal sebelumnya, dan model baru akan diperiksa kepatuhannya oleh laboratorium yang disahkan Biro Standar India.

Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan untuk mengamanatkan penyaringan setiap pembaruan OS utama sebelum diluncurkan ke konsumen.

Langkah ini, tentunya dapat memperpanjang jadwal peluncuran di pasar ponsel pintar terbesar kedua di dunia dan menyebabkan kerugian bisnis dari aplikasi pra-instal untuk raksasa ponsel termasuk Samsung, Xiaomi, Vivo dan Apple.

Para pemain itu, menyumbang hampir setengah dari seluruh penjualan, sementara Samsung memiliki pangsa 20 persen dan Apple memiliki 3 persen, seperti dikutip dari Gizmochina, Rabu, 15 Maret.

Namun, aturan baru tersebut dapat menimbulkan tantangan bagi produsen ponsel pintar, terutama bagi mereka yang menjual perangkat dengan aplikasi berpemilik atau melakukan pra-instal aplikasi lain yang memiliki perjanjian monetisasi.

Beberapa eksekutif industri ponsel pintar telah menyatakan keprihatinannya, di mana lebih banyak pengujian dapat memperpanjang waktu persetujuan untuk ponsel pintar dan menghambat strategi masuk ke pasar perusahaan.

Meski demikian, pemerintah India telah memutuskan untuk memberikan waktu satu tahun bagi pembuat ponsel pintar untuk mematuhi aturan baru setelah berlaku, tanggal yang belum ditetapkan.

Langkah serupa sebelumnya dimainkan oleh Uni Eropa di mana ia meminta produsen untuk tidak melakukan pra-muat aplikasi di perangkat baru. Tetapi, India tampaknya melangkah lebih jauh dengan menyaring pembaruan perangkat lunak.