Menteri Keuangan India Usulkan Pelarangan Cryptocurrency

JAKARTA – India menjadi salah satu negara yang kerap mengkritik mata uang kripto. Menurut laporan terbaru, Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman menyampaikan bahwa bank sentral India berencana melarang cryptocurrency  negara tersebut.

Sitharaman menyampaikan pandangannya kepada anggota parlemen pada Senin 18 Juli 2022. Menteri Keuangan India itu memaparkan bahwa Reserve Bank of India (RBI) mengungkapkan keprihatinannya terkait “efek destabilisasi cryptocurrency pada stabilitas moneter dan fiskal suatu negara,” menurut laporan Coingape.

Dalam membahas Undang-undang dalam sektor ini, Menkeu India itu menyatakan bahwa “RBI berpandangan bahwa cryptocurrency harus dilarang.”

Namun, Sitharaman mengatakan bahwa memperkenalkan undang-undang apa pun untuk tujuan pengaturan atau memutuskan untuk melarangnya akan membutuhkan kerja sama internasional yang signifikan.

“Mata uang kripto secara definisi tidak memiliki batas dan memerlukan kolaborasi internasional untuk mencegah arbitrase peraturan. Oleh karena itu setiap undang-undang untuk regulasi atau pelarangan hanya dapat efektif setelah kerjasama internasional yang signifikan dalam evaluasi risiko dan manfaat serta evolusi taksonomi dan standar umum,” kata Nirmala Sitharaman.

Pada awal 2022, pemerintah India menerapkan pajak pendapatan dari kripto sebesar 30%. Itu termasuk keuntungan yang didapat trader dari perdagangan kripto. Pajak itu ditujukan untuk mengurangi aktivitas perdagangan investor kripto. Kebijakan tersebut berhasil mengurangi volume perdagangan kripto di India dalam beberapa bulan terakhir.

Tidak berhenti sampai di situ, Bank Sentral India juga telah memutuskan hubungan dengan bursa kripto terbesar dalam negeri. Selain itu, bursa kripto Coinbase yang melakukan ekspansi di India terpaksa harus menghentikan layanannya karena tekanan dari Reserve Bank of India. Pernyataan Kemenkeu India itu menyebabkan investor kripto di sana memasuki zona ketidakpastian.