Anggota DPR Minta Pemerintah Sering-sering Temui Petani Garam, Jangan Impor

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah lebih sering menemui petani garam sebelum melakukan impor tahun ini. Menurutnya, stok garam lokal masih banyak yang belum terserap meski kebutuhan tahun 2021 mencapai 4,6 ton.

"Sering-seringlah ketemu petani garam. Kasih support yang baik, ajak dialog dan kasih solusi. Ini kok malah bikin menjerit para petani secara spontan dan membuat kaget banyak pihak," ujar Andi Akmal di gedung DPR, Jakarta, Rabu 17 Maret.

Apalagi menurutnya Presiden Joko Widodo bertekad melakukan swasembada garam sejak 2015.  Kemenperin disebut Andi Akmal juga bertekad  mengoptimalkan penyerapan garam lokal di tahun 2021. Namun pada realisasinya pemerintah terus saja mengimpor garam. 

Andi Akmal menilai, persoalan impor garam agak mirip dengan persoalan beras. Dimana setiap tahunnya tidak ada penyelesaian bahkan memunculkan polemik. 

"Padahal, semua pihak sudah memahami bahwa kebutuhan bangsa kita akan garam pada kendala kualitas untuk memenuhi kebutuhan industri," kata politikus PKS itu.

Menurut Andi Akmal, ketersediaan garam nasional sudah sangat cukup untuk memenuhi semua kebutuhan, baik Industri maupun konsumsi bahkan berlebih jika pengelolaannya baik.

"Saya sejak masuk DPR 2014, sudah berteriak-teriak kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan impor garam ini. Kini regulasi semakin longgar dengan adanya UU Cipta Kerja, dimana impor legal sebagai istilah kedaulatan.  Kini kedaulatan komoditas kita sudah benar-benar melenceng dari arti sesungguhnya," jelas Andi Akmal.

 Dia mengaku mendapat laporan dari masyarakat terkait beratnya kehidupan petani garam lantaran harga garam semakin merosot. 

Menurut dia, pembinaan pemerintah selama ini tidak mampu mengentaskan persoalan yang dihadapi petani garam. Bahkan harga garam yang sempat Rp.125.000 per sak, hari ini sudah merosot tajam hingga Rp. 15.000 per sak.

"Garam di rakyat saat ini masih banyak yang belum terserap. Kalau impor diteruskan, ini sama saja menenggelamkan kehidupan petani garam secara pelan-pelan," kata Akmal.

Akmal menegaskan, petani garam saat ini sangat membutuhkan keberadaan pemerintah untuk menolong kehidupannya. Bukan keberadaan yang semakin mengkerdilkan mata pencahariannya dengan impor yang tidak seharusnya dilakukan.

"Impor ini jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan garam industri, tanpa memikirkan keberadaan garam rakyat yang mestinya ditingkatkan levelnya sehingga memenuhi syarat kebutuhan Industri," pungkas Andi Akmal.

Sebelumnya, pemerintah berencana membuat kebijakan membuka keran impor garam dalam memenuhi pasokan kebutuhan garam dalam negeri. Meski pemerintah masih menunggu data terkait pasokan kebutuhan garam dari instansi-instansi terkait.