Bagikan:

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Darori Wonodipuro meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjelaskan stok garam dalam negeri. KKP juga diiminta menjelaskan alasan terkait rencana impor garam oleh pemerintah.

Kanjeng mengatakan, ada masukan berbagai pihak terutama masyarakat Madura, Rembang, Kebumen itu menanyakan bahwa akan ada impor garam 3 juta ton. Pasalnya, daerah tersebut merupakan penghasil garam nasional.

"Itu dari mana? untuk apa? Tolong dijelaskan, garam rakyat yang tersedia sekian, industri sekian, harus impor sekian, tolong pak menteri KKP dijelaskan," tanya politikus Gerindra itu dalam rapat kerja di gedung DPR, Senin, 29 Maret.

Menanggapi pertanyaan tersebut, KKP mengungkap alasan pemerintah mengimpor garam sebanyak 3 juta ton tahun ini. KKP menyebutkan impor tersebut dikarenakan stok garam nasional hanya tersisa 4,45 juta ton.

Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar menjelaskan kebutuhan garam di dalam negeri mencapai 7,5 juta ton. Artinya, kata dia, pasokan garam nasional kurang sekitar 3 juta ton.

"Impor 3 juta ton itu didapat dari data bahwasanya stok awal dan ketersediaan yang ada 4,45 juta ton. Total kebutuhan 7,5 juta, jadi kurang 3 juta ton," ungkapnya dalam rapat yang sama.

Antam mengatakan, keputusan impor garam dilakukan saat rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Namun, pemerintah memberikan syarat kepada industri untuk menyerap 1,5 juta ton garam rakyat.

"Impor 3 juta ton itu diputuskan dengan catatan 1,5 juta ton garam rakyat harus diserap. Ini akan dievaluasi per enam bulan," kata Antam.

Namun Antam memastikan impor tak akan dilakukan ketika musim panen raya. Pemerintah juga akan memperhatikan pelabuhan mana saja yang akan menjadi pintu masuk impor garam tersebut.

"Tempat masuknya impor akan diatur oleh KKP dengan memperhatikan lokasi-lokasi industri yang butuh garam," kata Antam.