KKP Harapkan Masa Panen di September untuk Capai Swasembada Garam pada 2024

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara terkait target Indonesia untuk bisa lepas dari ketergantungan impor garam atau swasembada garam pada tahun ini.

Upaya tersebut diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 27 Oktober 2022.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Kusdiantoro mengatakan, hingga saat ini, pihaknya terus meningkatkan produksi garam.

Kusdiantoro menyebut, produksi garam mencapai 2,5 juta ton pada 2023. Angka ini melampaui target pemerintah, yakni sebesar 1,7 juta ton.

"Produksi garam surplus 800.000 ton. Di 2024 kami ditargetkan dua juta ton, naik dibandingkan tahun 2023. Nah, ini sedang berproses. Kami harapkan nanti masa panen di September, produksi (garam) bisa tercapai, ya," ujar Kusdiantoro dalam konferensi pers terkait Kinerja KKP Semester I-2024 di Jakarta, Selasa, 30 Juli.

Meski begitu, Kusdiantoro menuturkan, untuk mencapai swasembada garam, pemerintah perlu kembali berkoordinasi untuk membahas ambang batas garam untuk industri dan masyarakat.

"Kalau ada standar itu, kami akan lebih mudah. Dua juta ton itu bisa diklasifikasi sekian ribu masuk industri dan sekian ribu untuk konsumsi. Ini kami dorong dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Bidang Perekonomian," katanya.

Dia menambahkan, pihaknya terus melakukan intervensi untuk peningkatan produksi garam. Salah satunya membangun gudang garam rakyat dan integrasi lahan garam terpadu.

"Inovasi ini masuk 45 top inovasi nasional," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengusulkan adanya tambahan anggaran sebesar Rp4,47 triliun untuk tahun 2025.

Hal tersebut disampaikan Menteri Trenggono dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI, Selasa, 11 Juni.

"Untuk itu, KKP mengusulkan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp4,47 triliun yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan pemerintah dalam penyusunan pagu anggaran tahun 2025," ujar Trenggono.

Trenggono menyebut, ada beberapa target indikator utama KKP dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, seperti produksi perikanan sebesar 24,58 juta ton, nilai tukar nelayan di kisaran 104-105 dan pertumbuhan PDB perikanan di kisaran 4-6 persen.

Kemudian, ekspor hasil perikanan senilai 6,25 miliar dolar AS, produksi garam sebesar 2,25 juta ton dan luas kawasan konservasi mencapai 30 juta hektare (ha).

Dia sangat optimistis, bila adanya tambahan anggaran sebesar Rp4,47 triliun, semua target kinerja yang telah dirancang oleh kementeriannya akan tercapai.

"Kami sangat optimis bahwa sektor KP yang dikelola secara berkelanjutan dan berbasis ekonomi biru serta menempatkan ekologi sebagai panglima dapat menjadi motor penggerak dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, meningkatkan kontribusi perekonomian bangsa, mendukung penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan," tuturnya.