Bapanas Prioritaskan Intervensi Pengendalian Pangan di Wilayah Timur Indonesia

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan bahwa intervensi pengendalian pangan di wilayah ujung timur Indonesia menjadi prioritas untuk menekan kemiskinan ekstrem.

"Badan Pangan Nasional atau National Food Agency berkomitmen dalam mendukung penurunan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Sebagai bagian dari upaya ini, NFA memprioritaskan intervensi pengendalian pangan di wilayah ujung timur Indonesia," kata Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Bapanas Sri Nuyanti dalam keterangan di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa 23 Juli.

Nuyanti menyampaikan bahwa pihaknya menyadari bahwa wilayah timur Indonesia memiliki tantangan tersendiri terkait aksesibilitas pangan yang memadai dan berkualitas.

"Oleh karena itu, Bapanas memprioritaskan intervensi pengendalian kerawanan pangan di wilayah, terlebih lagi bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di Provinsi Papua cukup tinggi," ujar Nuryanti.

Dijelaskan, bantuan intervensi pengendalian kerawanan pangan merupakan salah satu bentuk bantuan yang disalurkan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional.

Pemerintah, lanjut Nurhayati, melalui penugasan Badan Pangan Nasional kepada Bulog sudah menggelontorkan bantuan pangan (Banpang) beras sebanyak 10 kg per KPM. Meski begitu, dia tidak menyebutkan secara rinci jumlah bantuan yang telah disalurkan.

"Intervensi pengendalian kerawanan pangan ini berupa paket bantuan pangan pendamping. Kan beras sudah dapat 10 kg, selanjutnya kami berikan paket intervensi pengendalian kerawanan pangan berupa kornet sapi, ikan sarden, bihun jagung, kacang hijau, minyak goreng dan garam beryodium,” terang Nuryanti.

Dikatakannya, intervensi pengendalian kerawanan pangan itu menjadi salah satu upaya mendorong percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem menuju 0 persen pada 2024 sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Melalui Inpres Presiden itu, baik gubernur dan bupati/wali kota ditugaskan untuk mengoordinasikan dan memimpin secara langsung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayahnya masing-masing.

Dia menyebutkan, berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) tercatat kemiskinan ekstrem di Indonesia per Maret 2023 berada di angka 1,12 persen. Angka itu turun sebesar 0,92 persen poin apabila dibandingkan data Maret 2022.

"Papua menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem paling tinggi di Indonesia, yaitu sebesar 7,67 persen," tuturnya.

Nuryanti menegaskan bahwa sebagai daerah dengan kekayaan sumber daya pangan beragam, membangun ketahanan pangan di Papua harus berbasis pangan lokal.

“Sepanjang kanan dan kiri jalan dipenuhi hutan sagu, setiap rumah dipagari kelor. Ini potensi yang bagus untuk dimanfaatkan secara maksimal. Karena itu seperti yang selalu disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional Pak Arief Prasetyo Adi, bahwa kita harus bersinergi bersama untuk terus mendorong edukasi dan pendampingan pola pangan berbasis sumber pangan lokal,” ujarnya.

Dia berharap pemerintah daerah menggandeng perguruan tinggi untuk mengedukasi masyarakat rentan rawan pangan dan mendampingi dengan program kuliah kerja nyata sebagai bentuk pengabdian masyarakat.

"Tak lupa ajak sarjana asal Papua untuk membangun bumi Cenderawasih berbekal ilmu yang ditimbanya," kata Nuyanti.