Jaga Pasokan Pangan, Kemenkeu Berencana Bentuk Dana Siaga untuk Bapanas

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan skema dana siaga untuk Badan Pangan Nasional (Bapanas). Tujuannya adalah untuk ketahanan pasokan pangan nasional.

Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan, dana siaga ini disiapkan untuk memberikan dukungan pendanaan sebagai upaya stabilisasi pasokan maupun harga yang dilakukan Bapanas.

Melalui dana siaga ini, sambung Isa, Bapanas dapat lebih leluasa untuk melakukan intervensi pesar melalui BUMN Pangan yakni Perum Bulog dan ID FOOD.

“Untuk menyiapkan ketahanan ini, kami dengan Bapanas sedang mempertimbangkan untuk membangun model dana siaga. Sehingga Bapanas sudah langsung memiliki di dalam anggarannya untuk melakukan intervensi-intervensi baik ketersediaan pasokan, maupun harga ini dengan mendukung Bulog dan ID FOOD,” katanya dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Puasa dan Idulfitri, di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Senin, 4 Maret.

Selama ini, sambung Isa, Perum Bulog maupun ID FOOD mengandalkan pembiayaan dari perbankan untuk melaksanakan penugasan dari pemerintah terkait pengadaan stok pangan.

Terkait hal ini, kata Isa, sebenarnya Kemenkeu juga sudah memberikan dukungan kepada kedua perusahaan tersebut melalui penjaminan pinjaman.

“Ini tentunya diharapkan akan memberikan akses permodalan kepada keduanya untuk bisa melakukan berbagai tindakan secara tepat waktu untuk building stok,” jelasnya.

Tak hanya itu, Isa bilang kalau Kemenkeu juga memberikan dukungan dalam upaya menjaga pasokan pangan dengan mempercepat proses penggantian biaya kedua perusahaan tersebut.

Meski begitu, Isa mengakui, memang untuk penggantian biaya ini prosesnya memerlukan verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor pemerintah.

Karena itu, Isa mendorong kedua perusahaan pelat merah ini untuk membangun tata kelola dengan pelaksanaan dokumentasi yang terseturktur. Pasalnya, hal ini akan mempermudah audit yang dilakukan BPKP.

“Kami terus mempercepat proses penggantian biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bulog dan ID FOOD. Tentu ini bukan hal yang sekadar masalah uang, tetapi juga masalah membangun tata kelola yang semakin baik dan semakin baik,” tuturnya.