Pemerintahan PM Bennett Bakal Bangun 1.355 Pemukiman Baru di Tepi Barat, PM Palestina Minta AS Hadapi Agresi Israel

JAKARTA - Israel pada Hari Minggu menerbitkan tender untuk sekitar 1.300 rumah pemukiman baru di Tepi Barat yang diduduki. Selain itu, pihak berwenang juga diperkirakan akan membahas proposal untuk 3.000 rumah lainnya yang telah menarik perhatian dari Amerika Serikat.

Otoritas Tanah Israel mengunggah tender untuk rumah baru yang akan dibangun di sejumlah pemukiman di Tepi Barat, yang berada di kawasan wilayah milik Palestina.

Sebuah komite perencanaan pemerintah juga diharapkan dalam minggu mendatang untuk membahas proposal untuk sekitar 3.000 unit pemukiman baru. Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri Israel mengatakan pada Hari Jumat, langkah-langkah seperti itu dapat meningkatkan ketegangan dan merusak upaya untuk mencapai kesepakatan damai, mengutip Reuters 25 Oktober.

Sementara, Kementerian Luar Negeri Palestina yang berbasis di Tepi Barat mengatakan rencana pemukiman baru dapat memiliki "dampak bencana pada peluang untuk berdamai berdasarkan solusi dua negara dan pada upaya regional, AS, dan internasional untuk membangun kepercayaan antara Israel dan pihak Palestina".

Mengutip France 24 dari AFP, total rumah yang akan dibangun dalam tender yang diumumkan mencapai 1.355 rumah, menurut Kementerian Perumahan dan Konstruksi di pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Naftali Bennett.

Rumah-rumah baru itu menambah lebih dari 2.000 tempat tinggal yang menurut sumber pertahanan pada Agustus akan diizinkan untuk pemukiman Israel di Tepi Barat.

Menteri Perumahan Zeev Elkin, anggota partai sayap kanan New Hope, mengatakan dalam sebuah pernyataan, "memperkuat kehadiran Yahudi (di Tepi Barat) sangat penting untuk visi Zionis".

Terpisah, Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh, berbicara pada pertemuan kabinet mingguan, meminta negara-negara dunia, dan terutama Amerika Serikat, untuk menghadapi Israel atas agresi yang ditimbulkan oleh pembangunan permukiman bagi rakyat Palestina.

Otoritas Palestina akan sangat memperhatikan tanggapan dari pemerintahan Presiden AS Joe Biden, yang mengatakan menentang pembangunan pemukiman Israel sepihak sebagai hambatan bagi solusi dua negara untuk konflik tersebut.

Untuk diketahui, sekitar 475.000 orang Yahudi Israel tinggal di permukiman di Tepi Barat, yang dianggap ilegal menurut hukum internasional, di tanah yang diklaim Palestina sebagai bagian dari negara masa depan mereka.

Kelompok anti-pendudukan Peace Now mengatakan, pengumuman Hari Minggu membuktikan koalisi ideologis PM Bennett yang beragam, yang menggulingkan pemerintah pro-pemukiman mantan perdana menteri Benjamin Netanyahu pada bulan Juni, bukanlah pemerintah perubahan.

"Pemerintah ini jelas melanjutkan kebijakan aneksasi de facto Netanyahu," kritik Peace Now, menyerukan mitra pemerintahan sayap kiri Bennett, Partai Buruh dan Meretz, untuk bangun dan menuntut pembangunan liar di permukiman segera dihentikan.