Israel Setuju Setop Pemberian Izin Pembangunan Permukiman Yahudi di Tepi Barat Selama Enam Bulan

JAKARTA - Otoritas Israel mengatakan kepada Amerika Serikat, mereka akan mengendalikan persetujuan atas pos-pos permukiman baru di Tepi Barat, kantor perdana menteri mengatakan pada hari Senin, sehari setelah potensi krisis diplomatik berhasil dihindari di PBB terkait ketegangan Israel-Palestina.

Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan, Israel tidak akan menyetujui permukiman baru di Tepi Barat di luar sembilan pos yang dibangun tanpa izin yang telah disetujui secara retroaktif pada awal bulan ini.

Kendati demikian, pernyataan tersebut tidak menyebutkan ribuan rumah tambahan di permukiman yang sudah ada, yang menurut para pejabat akan segera disetujui.

Sebelumnya, sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB yang diajukan oleh Palestina dan para pendukungnya, yang dijadwalkan dibahas pada Hari Senin, akan mengutuk Israel atas perluasan permukiman dan menuntut penghentian aktivitas serupa di masa depan.

Menurut beberapa diplomat, Pemerintahan Presiden AS Joe Biden berhasil mencegah pemungutan suara dengan meyakinkan Israel dan Palestina, untuk menyetujui pembekuan selama enam bulan atas tindakan sepihak yang mungkin akan mereka lakukan.

"Israel memberi tahu AS, bahwa dalam beberapa bulan ke depan mereka tidak akan mengesahkan pemukiman baru di luar sembilan permukiman yang telah disetujui," kata kantor PM Netanyahu, melansir The National News 20 Februari.

Lusinan pos-pos tidak resmi tersebar di Tepi Barat yang diduduki, di samping sejumlah permukiman yang sudah ada. Pos-pos ini, yang terkadang tidak lebih dari segelintir rumah trailer tetapi juga bisa menyerupai desa-desa kecil, dibangun tanpa izin, tetapi sering kali ditoleransi dan bahkan didorong oleh pemerintah Israel.

Masyarakat internasional menganggap semua pembangunan Israel di tanah pendudukan sebagai tidak sah atau ilegal.

Rencana pemungutan suara di PBB ini memusingkan Pemerintahan Biden, di saat Washington sedang memfokuskan upaya diplomatiknya pada perang Rusia dengan Ukraina. Diketahui, Presiden Biden melakukan kunjungan mendadak ke Kyiv pada Hari Senin.

Lebih lanjut, pernyataan itu juga menyoroti perbedaan yang mendalam antara Pemerintahan AS, yang mendukung kenegaraan Palestina dan menentang permukiman, dengan Pemerintah Israel yang terdiri dari kaum ultranasionalis yang menentang kemerdekaan Palestina, berjanji untuk mempercepat pembangunan pemukiman.

Janji untuk menunda persetujuan pembangunan pos-pos permukiman, bertentangan dengan prinsip-prinsip panduan pemerintah dan bisa mengakibatkan PM Netanyahu dapat menghadapi reaksi keras dari mitra koalisi sayap kanannya yang pro-pemukiman.

Pembangunan di permukiman yang sudah ada diperkirakan akan terus berlanjut, seperti yang terjadi di bawah pemerintahan Israel sebelumnya.

Kantor PM Netanyahu juga mengatakan, mereka akan terus menghancurkan rumah-rumah Palestina yang dibangun secara ilegal di 60 persen wilayah Tepi Barat, yang berada di bawah kendali penuh Israel.

Penduduk Palestina di daerah tersebut mengatakan, hampir tidak mungkin untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan dari pihak berwenang Israel.

Diketahui, Amerika Serikat, bersama dengan sebagian besar masyarakat internasional, mengatakan permukiman tersebut merupakan penghalang bagi perdamaian, karena mengambil alih tanah yang diinginkan Palestina untuk negara mereka.

Lebih dari 700.000 warga Yahudi Israel kini tinggal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, wilayah yang direbut dalam perang 1967 dan diklaim oleh Palestina.