Kecam Pengesahan Permukiman Yahudi di Tepi Barat, Indonesia: Komunitas Internasional Harus Bersatu Mendesak Israel

JAKARTA - Indonesia mengecam keras pengesahan permukiman Yahudi di kawasan Tepi Barat oleh Israel, seraya menegaskan kembali solusi dua negara terkait dengan konflik Israel-Palestina.

Sembilan pos terdepan pemukim Yahudi di Tepi Barat yang diduduki diberikan otorisasi retrospektif pada Hari Minggu, dengan Pemerintah Israel juga mengumumkan rumah baru yang akan dibangun di permukiman tersebut. Menteri Keuangan sayap kanan Israel Bezalel Smotrich mengatakan akan ada 10.000 rumah.

"Indonesia mengecam keras keputusan Israel mengesahkan 9 permukiman Yahudi di Tepi Barat dan rencana pembangunan 10.000 rumah baru di wilayah tersebut," sebut Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam keterangan Rabu, 15 Februari.

Lebih jauh dikatakan, keputusan tersebut bukan hanya bertentangan dengan hukum internasional dan PBB, tapi berpotensi membuat kawasan tersebut bergolak.

"Keputusan ini bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi PBB terkait, serta menyulut ketegangan dan instabilitas di kawasan," sebut pernyataan itu.

Kementerian Luar Negeri menambahkan, masyarakat internasional harus mendesak Israel untuk menghentikan tindakannya, mengingatkan kembali solusi dua negara.

"Komunitas internasional harus bersatu mendesak Israel menghentikan tindakan-tindakan tersebut, terus mendesak terciptanya solusi dua negara," tandas kementerian.

Diketahui, permukiman seperti itu dianggap ilegal oleh sebagian besar kekuatan dunia, karena mereka mengambil tanah di mana orang Palestina ingin mendirikan negara.

Israel tidak setuju dengan pendapat ini, dan sejak merebut Tepi Barat dalam perang tahun 1967, pemerintah berturut-turut telah mendirikan atau menyetujui 132 permukiman.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemukim telah mendirikan banyak pos terdepan tanpa izin pemerintah.

Beberapa telah dihancurkan oleh polisi, yang lain diizinkan secara retrospektif. Kesembilan persetujuan yang diberikan pada Hari Minggu adalah yang pertama untuk Pemerintahan PM Netanyahu kali ini.

Kantor PM Netanyahu juga mengatakan, komite perencanaan akan bersidang dalam beberapa hari mendatang untuk menyetujui rumah permukiman baru.

Terkait itu, Pemerintahan Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan, pengumuman Hari Minggu harus "dikutuk dan ditolak".

"Ini merupakan tantangan bagi upaya AS dan Arab dan provokasi terhadap rakyat Palestina, dan itu akan menyebabkan lebih banyak ketegangan dan eskalasi," kata juru bicara Presiden Abbas, Nabil Abu Rudeineh, melansir The National News.