Dikecam AS hingga Inggris Soal Permukiman Yahudi, Menteri Israel: Sembilan Bagus Tapi Belum Cukup, Kami Ingin Lebih Banyak

JAKARTA - Pejabat Israel acuh dengan kecaman negara-negara Barat mengenai pengesahan permukiman baru Yahudi di Tepi Barat, mengatakan jumlah yang disetujui masih belum cukup.

Sembilan pos terdepan pemukim Yahudi di Tepi Barat yang diduduki diberikan otorisasi retrospektif pada Hari Minggu, dengan Pemerintah Israel juga mengumumkan rumah baru yang akan dibangun di permukiman tersebut. Menteri Keuangan sayap kanan Israel Bezalel Smotrich mengatakan akan ada 10.000 rumah.

Langkah itu mendapat kecaman, tak hanya dari negara-negara seperti Turki dan Indonesia, tetapi juga dari sekutu tradisional Israel, Amerika Serikat, serta sejumlah negara Eropa.

Namun, politisi sayap kanan yang juga Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir, dari blok nasionalis agama garis keras dalam Pemerintahan PM Netanyahu mengatakan, dia ingin melangkah lebih jauh.

"Ini adalah misi kami. Ini adalah doktrin kami," kata Ben-Gvir, melansir Reuters 15 Februari.

"Sembilan permukiman bagus tapi masih belum cukup. Kami ingin lebih banyak lagi," katanya dalam pesan video.

Sebelumnya, menteri luar negeri dari empat negara Eropa dan Kanada bergabung dengan Amerika Serikat pada Hari Selasa, menentang keputusan Pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengizinkan sembilan pos pemukim Yahudi di Tepi Barat yang diduduki.

Para menteri luar negeri Inggris, Prancis, Jerman, Italia dan Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan bersama, menyerukan keprihatinan atas rencana yang diumumkan Israel pada Minggu.

"Kami sangat menentang tindakan sepihak yang hanya akan memperburuk ketegangan antara Israel dan Palestina dan merusak upaya untuk mencapai solusi dua negara yang dinegosiasikan," kata mereka.

Belakangan, Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly mengatakan Ottawa juga sangat menentang perluasan permukiman dan menambahkan, "tindakan sepihak seperti itu membahayakan upaya untuk mencapai perdamaian yang komprehensif, adil dan abadi."

Kementerian Luar Negeri Israel tidak segera memberikan komentar mengenai hal ini.

Kesembilan persetujuan yang diberikan pada Hari Minggu adalah yang pertama untuk Pemerintahan PM Netanyahu saat ini.

Sementara itu, Hussein al-Sheikh, seorang pejabat senior Palestina, menyambut baik pernyataan bersama itu, tetapi menantikan tindakan nyata.

"Kami menuntut agar kata-kata diubah menjadi perbuatan," ujarnya.

Sedangkan Pemerintahan Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan, pengumuman Hari Minggu harus "dikutuk dan ditolak".

"Ini merupakan tantangan bagi upaya AS dan Arab dan provokasi terhadap rakyat Palestina, dan itu akan menyebabkan lebih banyak ketegangan dan eskalasi," kata juru bicara Presiden Abbas, Nabil Abu Rudeineh, melansir The National News.

Diketahui, Bulan lalu Ben-Gvir juga menyita perhatian, saat dia tetap melakukan kunjungan ke Kompleks Al Aqsa yang menimbulkan kecaman dan ketegangan, hingga memerintahkan pencopotan bendera Palestina di ruang publik.