Israel Sahkan UU Percepatan Pembangunan Permukiman di Tepi Barat, Tidak Lagi Perlu Persetujuan Politik

JAKARTA - Pemerintah Israel pada Hari Minggu menyetujui undang-undang untuk mempercepat pembangunan permukiman di Tepi Barat yang diduduki, menyerahkan lebih banyak kekuasaan kepada Menteri Keuangan Bezalel Smotrich atas salah satu masalah paling kontroversial dalam konflik Israel-Palestina, meski ditentang sekutu terdekatnya, Amerika Serikat.

Pembangunan pemukiman tidak lagi harus disetujui di tingkat politik, lapor penyiar publik Israel Kan, berubah dari sistem saat ini yang telah ada selama lebih dari 25 tahun.

Di bawah sistem baru, proposal pembangunan pemukiman sekarang dapat diajukan ke Dewan Perencanaan Tertinggi Israel tanpa persetujuan politik sebelumnya, dengan intervensi politik dipotong dari empat tahap menjadi dua.

Pakar pemukiman Dror Etkes mengatakan kepada The National News seperti dikutip 19 Juni, meskipun itu tidak disukai, berita itu datang hanya sebagai perpanjangan dari kebijakan Israel jangka panjang.

"Israel sampai hari ini adalah negara apartheid, besok dan lusa akan menjadi negara apartheid, hanya dengan beberapa pemukim lagi," katanya.

Smotrich, pemimpin partai Zionisme Agama sayap kanan, mitra koalisi dalam Pemerintahan PM Benjamin Netanyahu, sekarang akan memiliki pengaruh yang lebih besar dalam proses tersebut. Menteri yang dikecam karena pernyataan anti-Palestina tersebut akan memiliki wewenang atas perencanaan pembangunan.

Menariknya, keputusan ini muncul pada Hari yang sama ketika Barbara Leaf, pejabat senior Gedung Putih, tiba di Israel.

Amerika Serikat diketahui menentang pembangunan permukiman lebih banyak, meskipun sering dikritik karena tidak mengambil tindakan nyata untuk mencegah Israel, sekutu terdekatnya di Timur Tengah, mengembangkan pos-pos ilegal.

Pengumuman kabinet ini juga muncul seminggu sebelum pertemuan komite perencanaan Israel untuk Tepi Barat, guna mempertimbangkan rencana pembangunan ribuan rumah baru di permukiman Israel.

Diketahui, Kan melaporkan hampir 5.000 unit rumah baru diperkirakan akan disetujui minggu ini, mengklaim Smotrich telah menyetujui lebih banyak pembangunan tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sebelumnya, Partai Likud PM Netanyahu dan Zionisme Religius mengusulkan perubahan tersebut pada Bulan Desember, memicu kemarahan dari Palestina, AS dan kelompok-kelompok hak asasi manusia.

Memajukan permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki, yang dianggap ilegal menurut hukum internasional, telah menjadi prioritas Pemerintahan PM Netanyahu, yang secara luas dianggap sebagai yang paling sayap kanan dalam sejarah negara itu.

Langkah ini mengancam untuk memperburuk situasi yang sudah tegang di Tepi Barat, mengundang kecaman dari para pejabat Palestina dan organisasi-organisasi hak asasi manusia.

Pada awal bulan ini, Israel mengatakan kepada AS, mereka berencana untuk mengizinkan ribuan lahan pemukiman baru, meskipun sebelumnya Washington telah mendesak PM Netanyahu untuk menunda rencana perluasan proyek pemukiman E1 yang sangat kontroversial di sebelah timur Kota Yerusalem yang disengketakan.

"Ini adalah langkah lain dalam membangun superioritas warga Yahudi Israel dalam rezim apartheid di Tepi Barat. Saya tidak tahu apakah ini merupakan perbedaan besar dari apa yang terjadi sebelumnya, namun ini merupakan sebuah langkah," ujar Shai Goren dari LSM Ir Amin.

"Ini menunjukkan bahwa negara melepas topeng 'kami menduduki wilayah itu untuk sementara waktu sambil menunggu solusi,'" tambahnya.

Februari lalu, mantan Duta Besar AS untuk Israel Daniel Kurtzer, yang menjabat selama pemerintahan George W Bush, menuduh Israel melakukan "pencaplokan merayap" di Tepi Barat, melanggar komitmen sebelumnya untuk membongkar sejumlah pemukiman ilegal.

"Hal ini sekarang sudah jelas. Smotrich diwawancarai beberapa hari yang lalu dan mengatakan ada setengah juta warga Israel di Tepi Barat, dan bahwa ia ingin jumlah tersebut berlipat ganda. Sebagai menteri keuangan, dia memiliki sarana untuk mendukung operasi semacam itu," terang Goren.

"Ini adalah pelajaran yang baik untuk melihat apa yang sebenarnya diinginkan oleh pemerintah dengan Tepi Barat. Langkah-langkah seperti ini membuatnya sangat jelas," tambahnya.