Bagikan:

JAKARTA - Pemerintah Israel menyetujui rencana membangun ratusan rumah baru di Tepi Barat. Di mana Israel akan membangun proyek itu? Salah satunya di wilayah yang jadi bagian dari negara masa depan Palestina.

Proyek berkembang di hari-hari terakhir pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang pro-penyelesaian. Mengutip Reuters, Senin, 18 Januari 2021, rencana pembangunan rumah diumumkan langsung oleh Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.

Pembangunan rumah dilakukan di daerah yang direbut oleh Israel dalam perang 1967 dan diinginkan Palestina sebagai bagian dari negara masa depan. Netanyahu memerintahkan pembangunan rumah dimajukan.

Minggu, 17 Januari 2021. Komite pemerintah memberikan ratifikasi akhir untuk 365 rumah dan persetujuan awal untuk 415 lainnya. Hal tersebut disampaikan oleh kelompok anti-permukiman Israel Peace Now, yang memantau sesi tersebut.

Kutukan dari Palestina

Seorang juru bicara Presiden Palestina, Mahmoud Abbas mengutuk pembangunan tersebut dan menyebutnya ilegal. Ia juga menuduh Israel melakukan "upaya pencegahan untuk merusak upaya apapun oleh Presiden terpilih AS Joe Biden yang hendak meluncurkan kembali proses perdamaian yang terhenti."

Dalam sebuah pernyataan, Uni Eropa mengatakan keputusan terbaru Israel untuk memajukan rencana tersebut "bertentangan dengan hukum internasional dan semakin merusak prospek solusi dua negara yang layak."

Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid telah menentang waktu persetujuan pembangunan tersebut. Ia mengatakan tindakan tersebut adalah "langkah yang tidak bertanggung jawab."

"Pemerintahan Biden masih belum menjabat dan pemerintah sudah mengarahkan kami ke konfrontasi yang tidak perlu," ujarnya. 

Lapid, yang memimpin partai Yesh Atid, tampaknya mengaitkan keputusan tersebut dengan pemilihan Knesset yang akan datang.

“Bahkan saat pemilu, kepentingan nasional perlu dijaga. Pemerintah yang waras tidak memulai pertempuran yang tidak perlu dengan presiden Amerika yang baru," tambahnya.

Kaitan dengan pemerintahan Biden

Para pemimpin pemukim telah menyuarakan keprihatinan bahwa begitu menjabat sebagai presiden, Biden, anggota Partai Demokrat yang kritis terhadap aktivitas permukiman Israel, akan mencoba memperlambat pembangunan rumah untuk pemukim.

Peace Now mengatakan persetujuan pembangunan rumah untuk pemukim "tidak harus menempatkan Israel pada jalur yang bertentangan dengan pemerintahan Biden yang akan datang."

Sebagian besar negara memandang permukiman Israel melanggar hukum internasional. Israel membantah hal ini, mengutip hubungan historis, politik dan kitab suci terhadap Tepi Barat, di mana lebih dari 440 ribu pemukim Israel sekarang tinggal di antara 3 juta orang Palestina. Presiden Trump secara efektif mendukung hak Israel untuk membangun permukiman di Tepi Barat. 

Trump juga memenangkan pujian Israel dan memicu kemarahan Palestina dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Trump juga telah memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem. Pembicaraan damai yang didukung AS antara Israel dan Palestina gagal pada 2014.