Israel Terbitkan Rencana Permukiman Baru di Tepi Barat, Menkeu Smotrich: Tidak Ada yang Menghentikan Pembangunan

JAKARTA - Israel menerbitkan rencana untuk salah satu permukiman baru yang diusulkan di Tepi Barat, kata Menteri Keuangan Bezalel Smotrich Hari Rabu.

Menteri sayap kanan itu mengatakan, langkah tersebut merupakan respons terhadap tindakan oleh para pemimpin Tepi Barat Palestina dan negara-negara yang telah mengakui Negara Palestina.

"Tidak ada keputusan anti-Israel atau anti-Zionis yang akan menghentikan pembangunan pemukiman. Kami akan terus berjuang melawan gagasan berbahaya tentang negara Palestina. Ini adalah misi hidup saya," kata Smotrich, melansir Reuters 14 Agustus.

Pemukiman baru seluas 60 hektar yang disebut Nachal Heletz akan menjadi bagian dari gugus pemukiman Gush Etzion dan menghubungkan wilayah tersebut dengan Yerusalem di dekatnya, kata Smotrich, yang mengepalai partai pro-pemukim dan yang juga seorang pemukim.

Sebagian besar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menganggap pemukiman yang dibangun di Tepi Barat dan wilayah lain yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah 1967 sebagai ilegal menurut hukum internasional.

Israel membantah hal ini, dengan mengutip hubungan historis dan alkitabiah orang-orang Yahudi dengan tanah tersebut.

Pada Bulan Mei, Spanyol, Irlandia, dan Norwegia bergabung dengan mayoritas negara PBB yang telah mengakui negara Palestina, memandang pembentukan negara semacam itu di samping Israel sebagai satu-satunya cara untuk mengamankan perdamaian abadi antara Israel dan Palestina.

Juni lalu, Israel mengumumkan akan melegalkan lima pos terdepan di Tepi Barat, membangun tiga permukiman baru, dan menyita sebagian besar tanah tempat Palestina berusaha mendirikan negara merdeka, yang semakin menyulut kemarahan Palestina.

"Untuk setiap negara yang secara sepihak mengakui negara Palestina, kami akan membangun permukiman baru dan dengan demikian mengakhiri gagasan delusi tentang pembentukan negara Palestina yang akan membahayakan keberadaan Negara Israel," kata Smotrich ketika itu, mengutip Anadolu dari Haaretz.

Smotrich mengatakan keputusan untuk melegalkan lima pos terdepan permukiman adalah "respons terhadap pengakuan sepihak dari lima negara" atas Palestina sebagai sebuah negara.

Terpisah, Peace Now, LSM Israel, mengatakan: "Smotrich terus mempromosikan aneksasi de facto, mengabaikan Konvensi UNESCO yang ditandatangani Israel, dan kita semua akan membayar harganya."

Sedangkan Otoritas Palestina, yang menjalankan kewenangan terbatas atas Tepi Barat di bawah pendudukan militer Israel menegaskan kembali, pembangunan permukiman dan pembongkaran rumah-rumah Palestina merupakan pembersihan etnis, tuduhan yang dibantah Israel.