Prancis hingga Kanada Kecam Rencana Perluasan Permukiman Baru Israel di Tepi Barat

JAKARTA - Menteri luar negeri dari 21 negara, termasuk Uni Eropa, pada Hari Kamis mengecam persetujuan otoritas Israel terkait rencana perluasan permukiman Israel di wilayah E1, Tepi Barat, Palestina.

Dalam pernyataan bersama, para menteri luar negeri menyerukan pembatalan proyek tersebut segera dengan sekeras-kerasnya.

"Keputusan Komite Perencanaan Tinggi Israel untuk menyetujui rencana pembangunan permukiman di wilayah E1, sebelah timur Yerusalem, tidak dapat diterima dan merupakan pelanggaran hukum internasional," ujar para menteri luar negeri Australia, Belgia, Kanada, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Italia, Jepang, Latvia, Lituania, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Portugal, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Inggris dalam pernyataan bersama, melansir WAFA 22 Agustus.

Para diplomat utama itu memperingatkan, keputusan tersebut "tidak membawa manfaat bagi rakyat Israel. Sebaliknya, keputusan tersebut berisiko merusak keamanan dan memicu kekerasan serta ketidakstabilan lebih lanjut, yang semakin menjauhkan kita dari perdamaian."

"Pemerintah Israel masih memiliki kesempatan untuk menghentikan rencana E1 lebih lanjut. Kami mendesak mereka untuk segera membatalkan rencana ini," seru pernyataan itu.

Mereka menegaskan, "tindakan sepihak apa pun oleh pemerintah Israel merusak keinginan kolektif kita untuk keamanan dan kemakmuran di Timur Tengah."

Mereka mendesak pemerintah Israel untuk "menghentikan pembangunan permukiman sesuai dengan Resolusi DK PBB 2334 dan mencabut pembatasan mereka terhadap keuangan Otoritas Palestina."

Diberitakan sebelumnya, proyek konstruksi besar yang akan membangun sekitar 3.400 unit rumah di kawasan E1 yang kontroversial di Tepi Barat, antara Yerusalem dan permukiman Ma'ale Adumim, telah mendapatkan persetujuan akhir pada Hari Rabu.

Diumumkan minggu lalu oleh Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, rencana kontroversial tersebut secara resmi disetujui oleh Komite Perencanaan Tinggi Administrasi Sipil, departemen di Kementerian Pertahanan.

Smotrich, yang juga memegang posisi menteri junior di Kementerian Pertahanan yang memberinya wewenang luas dalam pembangunan permukiman, menyebut keputusan tersebut "bersejarah."

Ia menggambarkan rencana konstruksi tersebut sebagai "langkah signifikan yang secara praktis menghapus delusi dua negara dan mengokohkan cengkeraman orang-orang Yahudi di jantung Tanah Israel."

"Negara Palestina sedang dihapus dari meja, bukan dengan slogan tetapi dengan tindakan. Setiap permukiman, setiap lingkungan, setiap unit perumahan adalah paku lain di peti mati ide berbahaya ini," kata Smotrich.

Proyek baru ini melibatkan pembangunan 3.400 unit kolonial baru di wilayah Palestina yang diduduki. Sebagian besar unit akan dibangun di dekat koloni Maale Adumim yang sudah ada, di area yang bertujuan untuk menghubungkan koloni-koloni di Tepi Barat yang diduduki dengan Yerusalem Timur yang diduduki.

Rencana tersebut juga mencakup 342 unit di permukiman baru di Asael, di selatan Tepi Barat.