Menteri Sayap Kanan Israel Perluas Permukiman di Tepi Barat untuk Jawab Pengakuan Negara Palestina

JAKARTA - Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich meluncurkan perluasan permukiman di Tepi Barat yang dikatakan lama tertunda, membagi Tepi Barat dan memisahkannya dari Yerusalem Timur, langkah yang menurut kantornya akan "mengubur" gagasan negara Palestina.

Berdiri di lokasi permukiman yang direncanakan di Maale Adumim pada Hari Kamis, Smotrich, yang juga seorang pemukim, mengatakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump telah menyetujui pembangunan di area yang dinamakan E1, meskipun belum ada konfirmasi langsung dari keduanya.

"Siapa pun di dunia yang mencoba mengakui negara Palestina hari ini akan menerima jawaban kami di lapangan. Bukan dengan dokumen, keputusan, atau pernyataan, tetapi dengan fakta. Fakta rumah, fakta permukiman," kata Smotrich, dikutip dari Reuters 15 Agustus.

Israel membekukan rencana pembangunan di Maale Adumim pada tahun 2012, dan sekali lagi setelah dihidupkan kembali pada tahun 2020, di tengah keberatan dari AS, sekutu Eropa, dan kekuatan lain yang menganggap proyek tersebut sebagai ancaman bagi kesepakatan damai di masa depan dengan Palestina.

Mengaktifkan kembali proyek tersebut dapat semakin mengisolasi Israel, yang telah menyaksikan beberapa sekutu Baratnya mengutuk serangan militernya di Gaza dan mengumumkan mereka mungkin mengakui negara Palestina.

Warga Palestina khawatir pembangunan permukiman di Tepi Barat - yang telah meningkat tajam sejak serangan Hamas tahun 2023 terhadap Israel yang memicu perang Gaza - akan merampas kesempatan mereka untuk membangun negara mereka sendiri di wilayah tersebut.

Dalam sebuah pernyataan berjudul "Mengubur Gagasan Negara Palestina," juru bicara Smotrich mengatakan menteri tersebut telah menyetujui rencana pembangunan 3.401 rumah bagi para pemukim Israel di antara permukiman yang ada di Tepi Barat dan Yerusalem.

Di Maale Adumim, Smotrich, seorang ultra-nasionalis dalam koalisi sayap kanan yang berkuasa dan telah lama memperjuangkan kedaulatan Israel atas Tepi Barat, mengatakan kepada Reuters rencana tersebut akan mulai berlaku pada Hari Rabu.

Terpisah, Peace Now, yang melacak aktivitas permukiman di Tepi Barat, mengatakan masih ada beberapa langkah yang diperlukan sebelum pembangunan, tetapi pekerjaan infrastruktur dapat dimulai dalam beberapa bulan, dan pembangunan rumah dalam waktu sekitar satu tahun.

"Rencana E1 sangat berbahaya bagi masa depan Israel dan bagi peluang apa pun untuk mencapai solusi dua negara yang damai. Kami berdiri di tepi jurang, dan pemerintah mendorong kami maju dengan kecepatan penuh," kata Peace Now dalam sebuah pernyataan.

Pemerintah Israel secara berturut-turut telah memulai, menyetujui, merencanakan, dan mendanai permukiman, menurut kelompok hak asasi manusia Israel Yesh Din.

Beberapa pemukim pindah ke Tepi Barat karena alasan agama atau ideologis, sementara yang lain tertarik oleh biaya perumahan yang lebih rendah dan insentif pemerintah. Mereka termasuk warga negara ganda Amerika dan Eropa.

Israel mengutip ikatan historis dan alkitabiah dengan wilayah tersebut, mengatakan permukiman memberikan kedalaman dan keamanan yang strategis.

Sebagian besar komunitas global menganggap semua permukiman ilegal menurut hukum internasional. Sebagian besar kekuatan dunia mengatakan perluasan permukiman telah mengikis kelayakan solusi dua negara, di mana Palestina (meliputi wilayah Yerusalem Timur, Tepi Barat dan Gaza) yang hidup berdampingan dengan Israel.

Juni lalu, Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru memberlakukan sanksi pada Bulan Juni terhadap Smotrich kolega sayap kanannya, Menteri Keamanan Nasioal Itamar Ben-Gvir, menuduh keduanya berulang kali menghasut kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

Diketahui, sejumlah negara telah mengumumkan rencana untuk mengakui Negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB bulan depan. Prancis, Inggris, Kanada hingga Australia merupakan negara-negara yang akan mengakui Negara Palestina. Total 147 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui Negara Palestina.