JAKARTA - Juru bicara Kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeineh mengatakan, kepemimpinan Palestina menentang dengan tegas keputusan Pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mempercepat pembangunan permukiman di Tepi Barat.
Dalam pernyataannya kepada Radio Voice of Palestine Abu Rudeineh menegaskan, Palestina juga menentang otorisasi yang diberikan Israel kepada Menteri Keuangan Bezalel Smotrich untuk meratifikasi langkah tersebut, seraya menambahkan pembangunan permukiman tetap ilegal menurut hukum internasional.
"Israel sedang bermain dengan api," ujarnya seperti mengutip Kantor Berita Palestina WAFA 19 Juni, menambahkan bahwa Israel sepenuhnya menyadari itu adalah garis merah Palestina, Arab dan internasional.
Lebih jauh, Abu Rudeineh memperingatkan Pemerintah Israel, keputusan tersebut akan menyebabkan lebih banyak ketegangan dan eskalasi situasi di lapangan.
"Israel tidak dapat membangun satu batu pun tanpa keputusan Amerika," ujarnya, meminta Pemerintah AS bertanggung jawab apa yang terjadi, tidak hanya diam menjadi penonton.
Abu Rudeineh menegaskan, perdamaian hanya dapat dicapai melalui implementasi Inisiatif Perdamaian Arab dan legitimasi Palestina.
Ia menegaskan, pemerintahnya menoolak pengesahan perjanjian nuklir Iran dengan mengizinkan Israel untuk meningkatkan aktivitas permukimannya.
"Permukiman di Tepi Barat akan dibongkar, sama seperti yang dibongkar di Jalur Gaza, karena mereka ilegal dan dibangun dengan melanggar hukum internasional," tegasnya.
Ia juga menekankan, intensifikasi pembangunan pemukiman akan menyebabkan eskalasi situasi di lapangan, menyebut itu tanggung jawab Tel Aviv dan Washington memikul tanggung jawab hal tersebut.
BACA JUGA:
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Israel pada Hari Minggu menyetujui undang-undang untuk mempercepat pembangunan permukiman di Tepi Barat yang diduduki, menyerahkan lebih banyak kekuasaan kepada Menteri Keuangan Bezalel Smotrich atas salah satu masalah paling kontroversial dalam konflik Israel-Palestina, meski ditentang sekutu terdekatnya, Amerika Serikat.
Pembangunan pemukiman tidak lagi harus disetujui di tingkat politik, lapor penyiar publik Israel Kan, berubah dari sistem saat ini yang telah ada selama lebih dari 25 tahun.
Di bawah sistem baru, proposal pembangunan pemukiman sekarang dapat diajukan ke Dewan Perencanaan Tertinggi Israel tanpa persetujuan politik sebelumnya, dengan intervensi politik dipotong dari empat tahap menjadi dua.
Terkait
