Catat Sejarah! Sue Carr Hakim Agung Perempuan Pertama Inggris dan Wales Sejak Abad ke-13

JAKARTA - Kepala kehakiman di Inggris dan Wales akan dijabat oleh seorang wanita untuk pertama kalinya dalam lebih dari 750 tahun sejarah peran tersebut, demikian diumumkan pada Hari Kamis.

Dame Sue Lascelles Carr secara resmi ditunjuk oleh Raja Charles III dan akan mengambil peran sebagai Lord Chief Justice, yang sudah ada sejak abad ke-13, menyusul pensiunnya Ian Burnett pada Bulan Oktober mendatang, melansir Reuters 15 Juni.

Gelar Lord Chief Justice, yang diciptakan pada tahun 1268, ditetapkan dalam undang-undang. Namun, Menteri Kehakiman Inggris Alex Chalk mengatakan kepada BBC minggu ini, gelar tersebut dapat diubah tergantung pada keinginan Carr.

"Pada akhirnya, itu harus menjadi gelar yang dia sukai. Dan, dengan alasan yang masuk akal, saya pikir saya mungkin akan dipimpin oleh apa yang dia katakan," kata Chalk seperti mengutip The Guardian.

Sebuah sumber yudisial mengatakan, setiap keputusan atau perubahan pada jabatan tersebut "tidak akan dilakukan dengan tergesa-gesa dan akan diputuskan di kemudian hari".

Penunjukan Carr oleh Raja Charles III atas saran PM Inggris Rishi Sunak dan Menteri Kehakiman Alex Chalk, setelah mendapatkan rekomendasi dari panel seleksi independen.

Carr mengenyam pendidikan di sekolah Wycombe Abbey dan belajar hukum di Trinity College Cambridge.

Wanita berusia 58 tahun ini lulus sebagai pengacara pada tahun 1987 dan pertama kali ditunjuk sebagai hakim pada tahun 2009, sebelum menjadi hakim Pengadilan Tinggi pada tahun 2013.

Ia adalah hakim pengadilan tinggi wanita pertama yang duduk di pengadilan teknologi dan konstruksi dan hakim kedua yang duduk di pengadilan komersial. Dia juga duduk di pengadilan kekuasaan investigasi antara tahun 2014 dan 2016, sebelum kemudian ditunjuk sebagai hakim banding wanita pada tahun 2020.

Ibu tiga anak ini fasih berbahasa Prancis dan Jerman serta merupakan seorang musisi yang handal, bernyanyi dengan paduan suara dan bermain piano.

Diketahui, lembaga peradilan berusaha untuk meningkatkan keragaman profesi. Saat ini, jumlah perempuan yang duduk sebagai hakim pengadilan mencapai 35 persen, naik dari 24 persen di tahun 2015.

Namun, Law Society memperkirakan bahwa masih diperlukan satu dekade lagi sebelum mereka mencapai setengah dari jumlah hakim pengadilan, yang mencerminkan prevalensi mereka di masyarakat.

Proporsi perempuan yang menduduki jabatan hakim senior juga lebih rendah dibandingkan dengan jabatan yang lebih junior. Hanya satu dari 12 hakim agung yang merupakan perempuan.

Tanggung jawab utama lord chief justice adalah mewakili pandangan peradilan kepada parlemen dan pemerintah, kesejahteraan, pelatihan dan bimbingan para hakim, membahas penyediaan sumber daya untuk peradilan, yang dialokasikan oleh Lord Chancellor, dengan pemerintah dan penempatan hakim dan alokasi pekerjaan di pengadilan.