Kritik Kesepakatan Kapal Selam Nuklir AS-Australia, Korea Utara: Kita akan Ambil Tindakan Balasan Jika Terdampak

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengkritik aliansi baru Amerika Serikat (AS) di Indo-Pasifik, serta kontrak kapal selam nuklir untuk Australia dapat memicu perlombaan senjata nuklir di wilayah tersebut.

AS bersama Inggris dan Australia Rabu pekan lalu mengumumkan aliansi keamanan bersama di Indo-Pasifik, membangun kemitraan strategis di antara ketiga negara yang menjadi sorotan berbagai pihak.

"Ini adalah tindakan yang sangat tidak diinginkan dan berbahaya, mengganggu keseimbangan strategis di kawasan Asia-Pasifik, memicu rantai perlombaan senjata nuklir," kata media pemerintah Korea Utara KCNA mengutip seorang pejabat kementerian luar negeri, melansir CNA Senin 20 September.

"Ini menunjukkan bahwa AS adalah pelaku utama yang menggulingkan sistem non-proliferasi nuklir internasional," sebut seorang kepala bagian berita asing di Departemen Pers dan Informasi kementerian.

Rabu lalu, Korea Utara yang bersenjata nuklir menembakkan dua rudal ke laut, dengan Korea Selatan juga berhasil melakukan uji coba peluncuran rudal balistik kapal selam beberapa jam kemudian, menjadi negara ketujuh di dunia dengan teknologi tersebut.

Serentetan uji coba rudal dan kesepakatan pertahanan di Pasifik, telah menyoroti perlombaan senjata regional yang semakin intensif saat persaingan China - AS tumbuh pesat.

"Sangat wajar jika negara-negara tetangga, termasuk China, mengutuk tindakan ini sebagai tindakan tidak bertanggung jawab yang menghancurkan perdamaian dan stabilitas kawasan," kata pejabat Korea Utara itu.

Aliansi pertahanan Australia-AS-Inggris yang baru dari Presiden AS Joe Biden secara luas dipandang bertujuan untuk melawan kebangkitan China.

"Sikap kesepakatan ganda AS semakin jelas setelah munculnya pemerintahan baru, mengikis norma dan ketertiban internasional yang diterima secara universal dan secara serius mengancam perdamaian dan stabilitas dunia," tukas pejabat kementerian Korea Utara.

Pejabat itu menambahkan, "Korea Utara pasti akan mengambil tindakan balasan yang sesuai, jika hal itu berdampak sekecil apapun pada keamanan negara kita".