Bagikan:

JAKARTA - Isu ini muncul setelah Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer menyebut Presiden Jokowi bakal segera melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat. 

Menurutnya, reshuffle ini perlu dilakukan agar Jokowi mewarisi pemerintahan yang baik di periode keduanya.

"Info yang kita terima dalam waktu dekat ini antara September atau Oktober akan ada reshuffle besar-besaran" kata Noel, Selasa, 7 September.

 

"Reshuffle ini juga menjadi kebutuhan di pemerintahan Jokowi agar pemerintahan Jokowi yang terakhir ini meninggalkan legacy yang baik buat pemerintahannya yang periode kedua ini kurang maksimal," lanjutnya.

 

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai reshuffle kabinet tidak penting dilakukan apabila tujuannya hanya untuk mengakomodir pihak tertentu, misalnya Partai Amanat Nasional (PAN) yang baru bergabung di pemerintahan.

 

"Tidak perlu reshuffle kalau menteri penggantinya itu orang biasa. Artinya, reshuffle hanya lebih pada aspek politis mengakomodir orang-orang yang berjasa pada Jokowi yang belum dikasih posisi. Kalau seperti itu tujuan reshuflle dengan maksud untuk mengakomodir PAN saya pikir gak ada gunanya, karena bisa jadi itu akan merusak soliditas kabinet yang ada saat ini," ujar Jamiluddin saat dihubungi VOI, Minggu, 12 September. 

 

Namun, lanjutnya, jika reshuffle untuk meningkatkan kinerja kabinet, tentu sangat didukung meski dilakukan ditengah masa pandemi. Dengan catatan, kata Jamiluddin, penggantinya memang orang-orang yang luar biasa.

 

"Jokowi sendiri selalu bilang tidak suka yang biasa-biasa saja. Nah, harusnya dia buktikan dengan memilih calon-calon menteri sehingga kabinet dia memang bukan orang yang biasa-biasa saja," kata Jamiluddin.

 

"Kalau itu yang dia pilih, saya optimis kabinet Jokowi akan mampu menghadapi dampak COVID-19. Tapi kalau biasa-biasa saja ini kan sebetulnya pekerjaan menurut saya relatif sia-sia," sambungnya.

 

Jamiluddin menegaskan, bahwa siapapun menteri baru yang dipilih Presiden Jokowi untuk menggantikan menteri yang kurang perform, maka sosoknya harus memiliki integritas dan kapabilitas yang lebih dari menteri yang ada di Kabinet Indonesia Maju saat ini.

 

"Ya namanya reshuffle memang harus kapabel bukan bagi-bagi kue," tegasnya.

 

Menurutnya, apabila reshuffle hanya dilakukan untuk mengakomodir PAN, maka beribu kali perombakan pun kabinet Jokowi-Ma'ruf tidak akan mengalami perbaikan.

 

"Saya khawatir reshuffle hanya mengakomodir PAN. Kalau itu maka mau 1.000 kali reshuffle juga kabinet Jokowi tetap seperti ini biasa-biasa saja. Dan itu akan meninggalkan image bahwa Jokowi hanya bisa reshuffle tapi kinerjanya ya begitu saja," pungkas Jamiluddin.

 

 

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin, menilai reshuffle kabinet penting dilakukan Presiden Joko Widodo mengingat banyak menteri yang tidak perform dalam menjalankan tugasnya. 

 

"Mestinya kalau reshuffle berdasarkan kepada evaluasi kinerja menteri, ya penting (dilakukan, red), karena banyak juga menteri gak perform," ujar Ujang kepada VOI, Minggu, 12 September. 

 

Namun, Ujang menduga, reshuffle dilakukan bukan hanya saja untuk mengganti menteri yang berkinerja buruk, tetapi sebagai ruang mengakomodir masuknya PAN dalam kabinet.

 

"Kelihatannya arahnya ke campuran, evaluasi kinerja menteri dengan persoalan akomodasi masuknya PAN, seperti yang saya analisa waktu lalu. PAN berkoalisi kan untuk dapat jatah satu kursi," jelasnya.

 

Direktur Indonesia Political Review (IPR) itu menuturkan ada dua kepentingan perombakan kabinet. Pertama, memang karena reshuffle adalah hak presiden. Kedua, juga untuk mengakomodasi kepentingan PAN yang masuk baru bergabung dalam koalisi. 

 

"Tapi harusnya (Jokowi, red) bisa mengukur dan mengevaluasi kinerja menteri. Meski kelihatannya Jokowi akan lebih condong kepada masuknya PAN. Kalaupun ada koalisi di kementerian lain itu tidak akan banyak merombak besar-besaran kali ini," kata Ujang.

 

Belum Ada Reshuffle, Istana: Pemerintah Fokus Tangani Pandemi 

 

Sementara sebelumnya, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Stafsus Mensesneg) Faldo Maldini, menegaskan belum ada rencana Reshuffle Kabinet oleh Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat ini.

 

Menurutnya, saat ini Presiden Jokowi memilih untuk lebih fokus menangani pandemi COVID-19 sekaligus memulihkan ekonomi nasional. 

"Fokus pemerintah hari ini penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi," ujar Faldo kepada kepada wartawan, Rabu, 8 September, lalu.

Faldo menuturkan, saat ini kabinet Indonesia Maju sudah bekerja maksimal dalam mengatasi persoalan kesehatan dan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. 

 

"Tren kasus COVID-19 sudah membaik, walaupun kita akan terus waspada dan bersiap. Ini yang jadi prioritas," tuturnya.

 

Dia memastikan, para menteri di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf tetap solid untuk membawa Indonesia keluar dari situasi pandemi.

"Tim pemerintah hari ini sudah bekerja dengan sangat baik," kata Faldo.