Kepala Badan Kesehatan India Harapkan Negara Tersebut Jalani Lockdown hingga 2 Bulan

JAKARTA - Rekor kelam kembali ditorehkan India, saat negara tersebut mencatat rekor kematian harian akibat COVID-19 yang mencapai 4.025 kasus, pada laporan Kementerian Kesehatan India, Rabu 12 Mei.

Sementara, kasus infeksi harian di laporan yang sama mencatat 348.421 kasus baru, sehingga total kasus infeksi COVID-19 di India tembus 23 juta kasus.  

Menanggapi kondisi yang terjadi, Kepala Dewan Riset Medis India (ICMR) Dr. Balram Bhargava mengatakan, pembatasan penguncian harus tetap diterapkan di semua distrik, yang tingkat infeksinya di atas 10 persen dari hasil tes COVID-19.

Saat ini, tiga perempat dari 718 distrik di India memiliki tingkat tes-positif di atas 10 persen, termasuk kota-kota besar seperti New Delhi, Mumbai dan pusat teknologi Bengaluru.

Komentar Bhargava adalah pertama kalinya seorang pejabat senior pemerintah menguraikan berapa lama penguncian, yang sudah mencakup sebagian besar negara, perlu terus mengendalikan krisis di India.

Sebab, sebelumnya Pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi telah menghindar dari penguncian nasional, karena dampak ekonomi dan telah menyerahkannya kepada pemerintah negara bagian.

Beberapa negara bagian telah memberlakukan berbagai tingkat pembatasan pada aktivitas ekonomi dan publik, untuk menghentikan penyebaran virus yang sebagian besar ditinjau dan diperpanjang setiap minggu atau dua minggu sekali.

"Kota dengan tingkat kepositifan tinggi harus tetap (ditutup). Jika mereka mencapai 5 persen dari 10 persen (tingkat kepositifan) kami dapat membukanya, tetapi itu harus terjadi. Itu tidak akan terjadi dalam enam-delapan minggu, jelas," jelas Bhargava kata dalam sebuah wawancara di markas ICMR di New Delhi, badan penelitian medis teratas negara tersebut, melansir Reuters Rabu 12 Mei.

Mengacu pada New Delhi, salah satu kota yang paling terpukul di India di mana tingkat kepositifan mencapai sekitar 35 persen tetapi sekarang telah turun menjadi sekitar 17 persen, Bhargava berkata: "Jika Delhi dibuka besok, itu akan menjadi bencana".

Bhargava tidak mengkritik kebijakan COVID-19 pemerintah PM Narendra Modi, tetapi mengakui telah terjadi penundaan dalam menanggapi krisis.

"Saya kira satu-satunya ketidakpuasan yang kami miliki adalah ada sedikit keterlambatan menerima 10 persen (rekomendasi lockdown), tapi itu memang terjadi," tukasnya.

Dia mengatakan, pertemuan Satgas Nasional COVID-19 pada 15 April telah membuat rekomendasi kepada pemerintah untuk mengunci daerah dengan tingkat kepositifan 10 persen atau lebih tinggi.

Namun, dalam pidato yang disiarkan televisi pada 20 April, PM Modi membujuk negara bagian dan mengatakan penguncian harus digunakan sebagai upaya terakhir, dengan fokus pada zona penahanan mikro.

Dua pejabat senior ICMR mengatakan kepada Reuters, bahwa organisasi tersebut frustrasi dengan para pemimpin politik yang menangani demonstrasi besar dan mengizinkan festival keagamaan, dengan mengatakan tindakan tersebut secara terbuka melanggar langkah-langkah keamanan yang diperlukan. 

"Pesan kami sepenuhnya salah, tidak sinkron dengan situasi. Kami telah gagal total," kata salah satu pejabat, merujuk pada pemerintah."

Bhargava menyangkal ada ketidakpuasan di dalam ICMR, seraya menambahkan agensi itu selaras dengan pembuat kebijakan. Tanpa mengomentari secara langsung para pemimpin politik, dia mengatakan pertemuan massal selama COVID-19 seharusnya tidak dapat diterima di India atau di mana pun.