Tugas untuk Bahlil Lahadalia Menteri Investasi Baru: Menyiapkan Terobososan untuk Menuju Indonesia Emas

JAKARTA - Presiden Joko Widodo melantik telah resmi melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi di Istana negara, Rabu sore, 28 April. Bahlil naik kelas dari kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) jadi menteri.

Sebagai menteri investasi di kementerian baru, tentu Bahlil memiliki segudang tugas. Mampukah Bahlil mengemban posisi tersebut hingga akhir masa periode habis?

Ketua Umum Perhimpunan Investor Nasional Madani Zulfikar Hamonangan memberikan sejumlah catatan yang masih menjadi pekerjaan rumah untuk Bahlil.

Menurutnya, saat ini pemerintah membutuhkan anggaran untuk mengurangi beban biaya APBN. Lewat kementerian investasi diharapkan jumlah investor di Indonesia dapat berkembang.

"Semoga LPI sebagai lembaga pengelola investasi dapat sejalan dan membangun konsep kerja yang sejalan dengan target pembangunan nasional," kata Zulfikar dalam keterangannya, Rabu, 28 April 2021.

Lebih lanjut, ia menilai pertumbuhan investasi tak hanya ditujukan untuk APBN tapi juga mencakup kerja sama antar swasta dan masyarakat. Lalu juga dibutuhkan pembinaan serta permodalan UMKM agar para pelaku UMKM dapat fasilitas dari investasi.

"Karena banyak produk UMKM yang seharusnya dapat dipasarkan pada tingkat luar negeri, hanya butuh modal guna mengangkat kegiatan usaha UMKM di Indonesia," katanya.

Zulfikar melanjutkan target paling utama jangan hanya investasi secara lokal, tapi investasi dapat mengembangkan iklim dan suasana menjadi investasi berkelanjutan. Sehingga banyak pihak yang tertarik pada produk Indonesia agar dipasarkan di tingkat internasional.

"Maka hal ini juga perlu dipikirkan oleh kementerian investasi ke depan guna menyiapkan terobosan-terobosan yang maksimal dalam pencapaian target menuju Indonesia emas," katanya.

Politikus PDIP Darmadi Durianto, menilai sosok menteri investasi harus mampu menyelesaikan segala persoalan-persoalan menyangkut ekonomi, terlebih dalam situasi pandemi sekarang ini. Versinya, menteri investasi wajib mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui kenaikan daya beli masyarakat.

"Pertama, tentu harus memahami situasi bahwa pandemi ini banyak sekali penurunan daya beli konsumen. Nah bagaimana menaikkan daya beli konsumen menjadi poin penting karena sumbangsih paling besar dari itu. Selama konsumsi masyarakat belum naik maka pertumbuhan ekonomi tidak akan naik juga," ujar Darmadi kepada VOI, Rabu, 28 April.

Menyoal investasi, lanjutnya, tentu sangat dibutuhkan sosok yang mampu mengoordinasi semua kementerian dan instansi. Pasalnya, egosektoral baik di daerah maupun pusat masih cukup tinggi. Misalnya, kementerian dan lembaga tidak mau berkoordinasi.

"Nah kemampuan menteri investasi untuk koordinasi sangat dibutuhkan. Di samping tahu bahwa situasi sangat sulit, dia juga harus lincah bergerak ke mana mana, elastis begitu. Jadi tidak boleh hanya duduk-duduk saja. Enggak bisa menteri investasi (hanya, red) begitu," jelas anggota Komisi VI DPR ini.

Sebagai mitra Kementerian Investasi nantinya, Komisi VI DPR mengimbau agar menteri investasi dapat piawai memainkan peranannya dalam mencari investor luar negeri dan menjaga investasi yang sudah masuk ke dalam negeri. 

"Investasi dari asing misalnya, sudah masuk ke dalam negeri, kemudian investor sudah masukkan dana kesini itu harus dijaga. Kan sering itu dalam perjalanannya banyak masalah kadang yang kiri kanan. Disinilah, seorang menteri investasi harus piawai memainkan menyelesaikan persoalan-persoalan itu," tegas Darmadi.  

"Jadi dari luar dia harus narik ke dalam, yang di dalam dia harus beresin. Biar setelah masuk dana investasi jangan terus didiamin, dianggap berhasil, tidak! Ukurannya harus luar dalam. Jadi kedalam dia harus menarik investasi yang qualified tetapi sesudah di dalam dia harus menyelesaikan masalah yang ada. Ini tugas menteri investasi," sambung legislator dapil DKI Jakarta III itu.

Sehingga, sambungnya, investasi bisa naik dan bisa menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan menaikkan pertumbuhan ekonomi. Sebab, kata Darmadi, sumbangsih investasi sekarang itu sebesar 31 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.  

Darmadi juga mempertanyakan bagaimana strategi menteri investasi yang akan dilantik nanti untuk merealisasikan keinginan Presiden Jokowi terkait target investasi Rp900 triliun lebih di tahun 2021. Sebab, selama Bahlil Lahadalia menjabat kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sinergi dengan lembaga lain dinilai sulit.

"Kan dia investasi di BKPM Rp800 triliun lebih tapi pak Jokowi minta Rp1.000 triliun nih di 2021, ini pertanyaannya apa strategi yang bisa dilakukan? Karena saya melihat bahwa investor masuk tapi di dalam itu koordinasi antara lembaga susah. Misalnya, ESDM dan BKPM itu susah karena memang BKPM itu kan enggak bisa koordinasi secara bagus karena hanya badan," paparnya.

Dengan kementerian investasi ini, tambah Darmadi, diharapkan sudah naik menjadi kelas tiga. Artinya penajaman dan sinkronisasi program bisa menteri investasi lakukan lantaran sudah naik kelas. 

"Sehingga kita harapkan sudah bisa lebih efektif dan efisien untuk bisa menarik investasi dan mengelola investasi di dalam negeri yang banyak masalah ini," tandas Darmadi Durianto.