Sebaiknya Menteri Bahlil Beberkan Siapa Pengusaha yang Berani Minta Pemilu Ditunda
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia (Foto: BPMI Setpres/Lukas)

Bagikan:

JAKARTA - Anggota DPR RI Kamrussamad mendesak Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia untuk membuka nama pengusaha yang meminta agar Pemilu 2024 ditunda.

"Kita minta daftar nama-nama pengusaha yang meminta Pemilu 2024 ditunda agar bisa diperiksa kontribusinya terhadap pembangunan melalui rekam jejak pembayaran pajaknya," jelas Kamrussamad dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa 11 Januari.

Dia menjelaskan saat pandemi COVID-19, dunia usaha telah diberikan berbagai insentif kebijakan restrukturisasi pinjaman di perbankan selama empat tahun sejak Maret 2020- sampai Maret 2023. Selain itu, diberikan pula penjaminan kredit modal usaha sesuai PMK Nomor 72 Tahun 2021.

Kamrussamad menduga ada fenomena menteri menyiapkan strategi di akhir masa jabatan presiden pada periode terakhir. Hal itu dilakukan agar bisa terselamatkan lagi di pemerintah berikutnya, jika rezim berganti.

Selain itu, Kamrussamad menegaskan Kementerian Investasi/BKPM merupakan produk turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah dinyatakan “inkonstitusional bersyarat”.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia (Foto: BPMI Setpres/Kris)

 

"Mungkin dampak Putusan MK tersebut membuat investor untuk menunggu dan melihat dulu sebelum merealisasikan investasinya. Makanya, Menteri Bahlil mencari perhatian baru dari Presiden Jokowi," kata Kamrussamad.

Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan bahwa rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 ditunda. Pertimbangannya tak lepas dari pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19.

"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik," kata Bahlil dalam acara rilis survei Indikator Politik Indonesia, Minggu, 9 Januari.

"Kenapa, karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka," sambungnya.

Bahlil Lahadalia Panen Kritik

Pernyataan Bahlil itu langsung direspons negatif banyak orang. Mereka mempertanyakan maksud Bahlil berbicara seperti itu.

Ekonom kawakan Rizal Ramli menyoroti manuver yang dilakukan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia terkait dengan pernyataannya soal pemilihan umum (pemilu).

Rizal merasa Bahlil tidak sepatutnya turut berkomentar soal hajatan politik lima tahunan tersebut. Apalagi jika ada agenda untuk mendukung pengunduran pemilu dari jadwal yang telah ditetapkan pada 2024 mendatang.

“Ini kok Kepala BKPM ngurusin pemilu,” kata Rizal Ramli melalui laman Twitter pribadi @RizalRamli, Senin, 10 Januari.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, Pemilu Serentak 2024 akan tetap dilaksanakan. Pemerintah tetap menjalankan agenda konstitusional tersebut.

"Pemerintah tetap tegak lurus dengan agenda konstitusional bahwa tahun 2024 adalah jadwal pemilu," kata Mahfud.

Ketua DPW NasDem Jawa Barat Saan Mustopa juga menyesalkan pernyataan Bahlil. Saan lantas meminta Menteri Bahlil agar fokus membantu pemerintah meningkatkan investasi Indonesia agar lebih baik lagi.

"Lebih baik Pak Bahlil konsentrasi bagaimana investasi di Indonesia ini tumbuh. Sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga sedikit membantu pemulihan ekonomi," kata Saan.

Saan berharap para pejabat pemerintah tidak membuat kegaduhan di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Sebab kata dia, pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia sedang fokus menangani pandemi.

"Para pejabat jangan membuat suasana politik menjadi lebih gaduh. Itu saja! Jadi konsentrasi saja di tugasnya masing-masing," kata Saan Mustopa.