Desak Berani Tegas Tolak Ide Penundaan Pemilu 2024, PKS: Diamnya Pak Jokowi Itu Multitafsir

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terhadap isu penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Jokowi diminta secara tegas berani menolak ide yang dilontarkan oleh sejumlah ketua umum partai politik.

"Pak Jokowi harus kembali menyatakan penolakannya terhadap ide penundaan Pemilu 2024. Diamnya Pak Jokowi bisa multitafsir karena bisa dianggap mendukung penundaan pemilu terlebih ide tersebut muncul dari partai pendukung pemerintah," kata politisi PKS, Mardani Ali Sera kepada wartawan, Kamis, 3 Maret.

Mardani menilai tak masuk akal jika pemerintah menunda pelaksanaan Pemilu 2024 karena pandemi COVID-19. Sebab, alasan tersebut bertentangan dengan sikap pemerintah yang memaksakan penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 lalu.

Lagipula, pemerintah belakangan kerap mengeluarkan klaim bahwa pandemi COVID-19 di Tanah Air semakin membaik dan terkendali. Bahkan, sudah ada recana untuk mengubah status bencana pandemi menjadi endemi.

"Alasan pandemi COVID-19 untuk menunda Pemilu tidak masuk akal. Ini bertentangan dengan sikap pemerintah yang memaksakan Pilkada serentak 2020 di saat penularan pandemi sedang naik-naiknya," tegasnya.

Lebih lanjut, anggota Komisi III DPR RI ini mengingatkan agar semangat reformasi harus tetap dipertahankan. Jangan sampai seorang pemimpin negara bersikap sebaliknya dan tidak menaati konstitusi yang berlaku.

"Pemimpin yang baik mestinya taat asas dan membangun sistem yang baik," ujar Mardani.

Diberitakan sebelumnya, isu penundaan pemilu pertama kali digulirkan oleh Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Hal ini disampaikan Bahlil usai menyerap suara dari para pengusaha.

Kemudian, wacana ini kembali digulirkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar minggu lalu mengusulkan Pemilu 2024 ditunda 1–2 tahun demi menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.

Usulan Muhaimin disambut oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Dia secara terbuka mendukung wacana Pemilu 2024 ditunda karena alasan ekonomi, pandemi, dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang diyakini tinggi.

Selain itu, usulan serupa juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dia mengaku mendapat aspirasi dari para petani di Kampung Libo Jaya, Kabupaten Siak yang ingin adanya keberlanjutan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).