Bilang Penundaan Pemilu Masuk Akal, Ketum PBNU Gus Yahya Kena Sindir Dosen UGM

JAKARTA - Dosen Fisipol Universitas Gadjah Mada M. Najib Azca menyindir Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya terkait sikapnya tentang penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Melalui akun Facebooknya, Najib awalnya menjelaskan dirinya sempat menanyakan langsung kepada Gus Yahya perihal pernyataannya yang disebut mendukung penundaan pemilu.

Dia kemudian mendapat penjelasan, bahwa usulan untuk menunda pemilu wajar saja dan masuk akal mengingat kondisi yang terjadi saat ini dari pandemi COVID-19 dapat bikin laju perekonomian terhambat hingga perang Rusia-Ukraina.

"Tapi kemudian perlu dilakukan dialog secara jernih, apakah benar itu solusinya," tulis Najib di akun Facebooknya mengulang pernyataan Gus Yahya kepada dirinya melalui sambungan telepon.

Dengan penjelasan itu, Najib kemudian menilai posisi Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU terkesan ambigu. Selain itu, pernyataan semacam itu juga mengecewakan karena tak secara tegas melakukan penolakan.

"Posisinya yang tidak serta merta menolak usulan penundaan pemilu juga mengecewakan, setidaknya bagi kelompok penentangnya. Posisinya kemudian jadi tampak ambigu meski menawarkan moderasi atawa ‘wasathan’: mengusulkan dialog jernih yang melibatkan berbagai pihak untuk membicarakan ide dan usulan itu," ungkap Najib.

Ia menilai Gus Yahya sebenarnya realistis melihat kondisi saat ini yang sedang tak baik-baik saja akibat pandemi hingga krisis internasional.

"Tapi menganggapnya masuk akal tentu tidak niscaya berarti menyetujui. Melainkan mengakui ada kondisi pelik dan alasan absah untuk duduk bersama berdialog secara serius tentang soal tersebut," ujarya.

Lebih lanjut, Najib menilai Gus Yahya sebenarnya paham betul penundaan pemilu adalah hal yang sulit terjadi. Ada berbagai langkah yang harus dilakukan dengan risiko dan biaya politik yang amat tinggi.

Selain itu, adanya penolakan dari PDIP, Partai NasDem, dan Partai Gerindra membuat hal ini tampaknya sulit terjadi.

"Lalu, mengapa PBNU tak langsung saja menolak ide penundaan pemilu 2024 itu—seperti misalnya yang disampaikan dengan lugas oleh Sekjen PP Muhammadiyah Dr. Abdul Mu’ti? Ini yang tak mudah diceritakan," ungkap Najib.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Staquf Cholil mengatakan usulan penundaan Pemilu 2024 adalah hal yang masuk akal. Apalagi, saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19 dan bencana seperti banjir dan gempa bumi.

"Ada usulan penundaan pemilu dan saya rasa ini masuk akal mengingat berbagai persoalan yang muncul dan dihadapi bangsa ini," katanya kepada wartawan saat berkunjung ke Pasaman Barat, Sumatera barat, Minggu, 27 Februari.

Sebagai informasi, isu penundaan pemilu pertama kali digulirkan oleh Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Hal ini disampaikan Bahlil usai menyerap suara dari para pengusaha.

Kemudian, wacana ini kembali digulirkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar minggu lalu mengusulkan Pemilu 2024 ditunda 1–2 tahun demi menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.

Usulan Muhaimin disambut oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Dia secara terbuka mendukung wacana Pemilu 2024 ditunda karena alasan ekonomi, pandemi, dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang diyakini tinggi.

Selain itu, usulan serupa juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dia mengaku mendapat aspirasi dari para petani di Kampung Libo Jaya, Kabupaten Siak yang ingin adanya keberlanjutan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).